Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) menolak pembentukan panitia khusus (pansus) haji. Evaluasi penyelenggaraan haji dinilai cukup melalui rapat kerja (raker) dan panitia kerja (panja) di DPR.
"PAN tidak setuju pansus cukup raker dan panja," kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).
Mantan Ketua Komisi VIII DPR itu menekankan bahwa PAN tidak alergi terhadap pansus. Namun, persoalan haji sejatinya selalu terjadi setiap tahun dan hanya butuh perbaikan.
Baca juga : DPR Bakal Evaluasi Penyelenggaraan Haji, Kemungkinan Bentuk Pansus
"Karena ini memang dari tahun ke tahun masalahnya begitu, tinggal kita perbaiki, untuk memanggil para pihak cukup raker. Saya kan pernah ketua komisi VIII bisa memanggil Kemenkumham, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, (maskapai) Garuda, semua kita panggil," ujar dia.
Wakil Ketua MPR itu menilai pembentukan pansus juga tidak beretika. Karena masih banyak jemaah haji yang belum pulang ke Indonesia.
Selain itu, petugas haji dari Indonesia banyak yang belum kembali ke tanah air. Yandri memandang terhadap kondisi itu, mestinya proses evaluasi juga dilakukan setelah program selesai.
Baca juga : Jemaah Keluhkan Tidur Kayak "Pindang", Abdul Wachid Sebut Pertimbangan Kuat Bentuk Pansus Haji
"Tunggu jemaah haji pulang semua kan mau memperbaiki, lah gimana mau memperbaiki kalau programnya belum selesai. Jadi mengevaluasi itu sejatinya setelah programnya sudah selesai, baru evaluasi," ujar Yandri.
DPR akan mengevaluasi penyelenggaraan haji bersama Kementerian Agama (Kemenag). Termasuk membicarakan soal pembentukan pansus haji.
"Kemudian apakah pansus ini bisa dibahas. Tentu kita lihat setelah dilakukan rapat evaluasi di tingkat Komisi VIII DPR RI sebagaimana yang diatur dalam undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily melalui keterangan tertulis dikutip Selasa (25/6). (P-5)
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendesak pembentukan panitia khusus atau pansus untuk menelusuri menyusul insiden kebakaran di gedung Terra Drone
KETUA Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian Konflik Agraria oleh DPR RI merupakan satu langkah yang positif.
Pemprov DKI akan memetakan seluruh masukan yang ada dan kemudian akan dirapatkan bersama dengan Satpol PP dan Badan Pendapatan Daerah DKI.
(Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta mandek sejak 2015. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta akhirnya membentuk pansus
Fraksi Partai Demokrat, kata Ali, menyatakan dukungan penuh atas pembentukan lima Pansus tersebut, yang dijadwalkan bekerja dalam beberapa bulan ke depan.
DPRD DKI akan menggunakan pansus pendidikan untuk membantu percepatan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (perda) program sekolah swasta gratis.
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved