Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) menolak pembentukan panitia khusus (pansus) haji. Evaluasi penyelenggaraan haji dinilai cukup melalui rapat kerja (raker) dan panitia kerja (panja) di DPR.
"PAN tidak setuju pansus cukup raker dan panja," kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).
Mantan Ketua Komisi VIII DPR itu menekankan bahwa PAN tidak alergi terhadap pansus. Namun, persoalan haji sejatinya selalu terjadi setiap tahun dan hanya butuh perbaikan.
Baca juga : DPR Bakal Evaluasi Penyelenggaraan Haji, Kemungkinan Bentuk Pansus
"Karena ini memang dari tahun ke tahun masalahnya begitu, tinggal kita perbaiki, untuk memanggil para pihak cukup raker. Saya kan pernah ketua komisi VIII bisa memanggil Kemenkumham, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, (maskapai) Garuda, semua kita panggil," ujar dia.
Wakil Ketua MPR itu menilai pembentukan pansus juga tidak beretika. Karena masih banyak jemaah haji yang belum pulang ke Indonesia.
Selain itu, petugas haji dari Indonesia banyak yang belum kembali ke tanah air. Yandri memandang terhadap kondisi itu, mestinya proses evaluasi juga dilakukan setelah program selesai.
Baca juga : Jemaah Keluhkan Tidur Kayak "Pindang", Abdul Wachid Sebut Pertimbangan Kuat Bentuk Pansus Haji
"Tunggu jemaah haji pulang semua kan mau memperbaiki, lah gimana mau memperbaiki kalau programnya belum selesai. Jadi mengevaluasi itu sejatinya setelah programnya sudah selesai, baru evaluasi," ujar Yandri.
DPR akan mengevaluasi penyelenggaraan haji bersama Kementerian Agama (Kemenag). Termasuk membicarakan soal pembentukan pansus haji.
"Kemudian apakah pansus ini bisa dibahas. Tentu kita lihat setelah dilakukan rapat evaluasi di tingkat Komisi VIII DPR RI sebagaimana yang diatur dalam undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily melalui keterangan tertulis dikutip Selasa (25/6). (P-5)
Persoalan perbatasan di Papua tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Dibutuhkan kewenangan yang lebih luas untuk menyinergikan lebih dari 40 kementerian dan lembaga yang terlibat.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendesak pembentukan panitia khusus atau pansus untuk menelusuri menyusul insiden kebakaran di gedung Terra Drone
KETUA Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian Konflik Agraria oleh DPR RI merupakan satu langkah yang positif.
Pemprov DKI akan memetakan seluruh masukan yang ada dan kemudian akan dirapatkan bersama dengan Satpol PP dan Badan Pendapatan Daerah DKI.
(Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta mandek sejak 2015. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta akhirnya membentuk pansus
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved