Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KETUA Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia menyebut bahwa industri jasa layanan keuangan seperti perbankan belum ramah disabilitas. Tidak hanya fasilitas, tetapi pelayanan di front liner yang dinilai tidak mengakomodasi kebutuhan disabilitas.
"Perlu pemahaman yang baik dan menyeluruh dari penyelenggara jasa keuangan tentang disabilitas itu siapa dan mengupayakan apa yang perlu dilakukan. Dan paling penting di front liner itu paham ketika ada disabilitas apa yang bisa dilakukan," ujarnya, Kamis (20/6).
Menurutnya, OJK telah memberikan arahan kepada penyelenggara jasa keuangan dan telah diskusi bersama KND terkait layanan perbankan yang ramah disabilitas. Tidak hanya literasi tetapi harus dimulai dari fasilitas pendukung untuk disabilitas.
Baca juga : Banyak Fasilitas Publik Belum Ramah Disabilitas, Komnas Beri Catatan
Dia juga menyebut bahwa disabilitas tertentu mengalami kesulitan untuk konsisten dalam tanda tangan. Sehingga mereka sulit memiliki rekening bank pribadi.
"Secara umum hampir semua layanan bagi penyandang disabilitas masih belum optimal. Tetapi kami mengapresiasi sudah ada upaya OJK sudah menyusun apa namanya jasa keuangan yang ramah disabilitas. Tetapi pada tataran implementasi masih sangat sedikit jasa layanan keuangan yang mengerti dan paham bagaimana melayani disabilitas dengan berbagai kondisi disabilitas yang harus diberi akomodasi yang layak," terangnya.
Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia mengungkapkan agar penyandang disabilitas bisa mandiri dalam mengelola keuangan diperlukan bekal pendidikan. Selain itu juga akses ke perbankan atau penyelenggara jasa keuangan
Baca juga : Jalani Prinsip Keberlanjutan, Jurus Industri Perhotelan Pikat Wisatawan
"Gak semua penyandang bisa ke cabang-cabang bank untuk membuka rekening atau menabung. Kita paham betul mendengar gak semua bank ramah disabilitas dari bangunannya dan juga pekerja SDM di bank itu gak tahu," ucapnya.
Dengan perkembangan teknologi, sudah seharusnya layanan perbankan bisa lebih ramah disabilitas. Sebab akses perbankan saat bisa hanya melalui smartphone.
Angkie menegaskan bahwa saat ini pemerintah terus berupaya untuk penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya di sektor keuangan. Berbagai program strategis pun menginklusi penyandang disabilitas.
Baca juga : Sektor Keuangan Harus Bersiap Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Executive Director Marketing & Lifestyle Business PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC), Amir Widjaya mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemerintah terkait literasi keuangan bagi disabilitas. Hal itu dilakukan dengan meluncurkan program inisiatif terbarunya 'Semua Bisa #FinanciallyFit: Disabilitas Menyala Tanpa Batas'.
Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan inklusivitas dalam memberikan akses literasi keuangan yang lebih luas kepada setiap lapisan masyarakat, sekaligus bertepatan dengan bulan peringatan Hari Peduli Sedunia yang jatuh pada 7 Juni lalu.
“Kami percaya bahwa pendekatan literasi keuangan tidak selalu membosankan, melalui Ruangmenyala.com, teman-teman disabilitas dapat memulai perjalanan #FinanciallyFit melalui serangkaian workshop, webinar, dan materi edukasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan teman-teman disabilitas dengan menggabungkan teknologi dan metodologi pengajaran yang sesuai bagi mereka,“ kata Amir. (Van/Z-7)
Model-model ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan risk appetite dan kebutuhan masing-masing lembaga keuangan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan lebih baik.
Di zaman sekarang, keuangan pribadi nggak lagi sesederhana simpan uang di bawah bantal atau buka rekening di bank.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
Teknologi membuka peluang efisiensi baru — mulai dari underwriting yang lebih cepat dan presisi, hingga klaim otomasi dan prediksi risiko berbasis perilaku.
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
LEMBAGA Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI), meluncurkan laman resminya yang telah diperbarui (lsf.go.id). Kini laman resmi LSF hadir dengan deretan fitur yang lebih inklusif.
WAKIL Gubernur Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan mengunjungi dua anak disabilitas di Kampung Cijamur, Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin (28/7).
PROGRAM Saatnya Difabel Setara kembali digelar sebagai bagian dari upaya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan digital.
Yayasan Indonesia Setara (YIS) bekerja sama dengan Yayasan Puspa Indah dan Sariayu Martha Tilaar menggelar program pelatihan bertajuk 'Difabel Beauty Class'.
Penyandang disabilitas memiliki potensi besar yang perlu difasilitasi dengan akses pelatihan dan pendampingan yang tepat.
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved