Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyoroti permasalahan berulang dalam penyelenggaraan ibadah haji yang masih menjadi tantangan hingga saat ini.
Dalam wawancara baru-baru ini, Lodewijk mengingat pengalamannya pada 2012 yang mencerminkan masalah serupa, terutama dalam hal manajemen transportasi.
"Saya kebetulan ikut reguler, walaupun saya waktu itu Panglima Kodam. Tapi, saya merasakan hal yang sama terjadi di titik yang sama yaitu di Muzdalifah tertunda sekian jam. Kalau dulu hampir 18 jam kemarin ada juga tapi kan dampak bagi jemaah-jemaah lansia itu jadi sangat besar," kata Lodewijk, di Makkah, Arab Saudi, Selasa (11/6) waktu Arab Saudi.
Baca juga : Timwas Haji DPR: Jemaah Haji Indonesia Banyak, Tapi Bahan Makanan Impor dari Thailand
Lodewijk menekankan pentingnya manajemen yang baik untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan puncak ibadah haji.
"Prinsip dari pengawasan ini bagaimana pada puncak penyelenggaraan Haji ini berjalan lancar aman dan tertib," tegasnya.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan teknologi dalam pengawasan jemaah. Lodewijk menyebut aplikasi yang bisa memonitor posisi jemaah sebagai langkah positif.
Baca juga : DPR RI Dukung Tindakan Tegas Pemulangan WNI yang Pakai Visa Palsu untuk Haji
"Aplikasi itu saya pikir itu bagus ya yang mudah-mudahan berikutnya karena kemarin itu kan kalau aplikasi sudah ada dan dengan teknologi sekarang saya pikir enggak ada masalah untuk itu diintegrasikan dengan telepon handphone aja udah bisa monitor," jelasnya.
Penerapan teknologi ini diharapkan bisa mengatasi masalah jemaah yang hilang atau tersesat.
"Kita sudah tahu di mana titik-titik kejadian tersebut karena ini sudah berjalan panjang seharusnya udah bisa dipetakan artinya di situlah ditaruh para pengawas," tambah Lodewijk.
Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, DPR RI berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa lebih baik dan memberikan pelayanan optimal kepada para jemaah. (RO/Z-1)
PERUM Bulog tengah menyiapkan ekspor beras premium untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa jemaah haji harus menjadi prioritas utama pemerintah,
MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima komentar negatif terkait kebijakan istitha’ah kesehatan jemaah haji.
Menhaj menjelaskan alasan petugas haji 2026 dilatih semi-militer. Fokus pada disiplin, kesiapan fisik-mental, dan tantangan medan di Arab Saudi.
Kemenhaj resmi memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II untuk musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved