Sub PIN Polio dan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Terus Digencarkan untuk Cegah Penularan

IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendorong berbagai pihak untuk terus mengencerkan dan meningkatkan cakupan imunisasi untuk mencegah penularan polio, khususnya di berbagai daerah yang masih berpotensi terjadinya transmisi telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan.

Anggota IDAI dan Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) Hindra Irawan Satari mengatakan bahwa cakupan imunisasi yang tinggi sangat penting untuk melindungi anak-anak yang rentan mengalami gejala berat polio karena memiliki kondisi khusus seperti immunocompromised atau masalah sistem imun.

“Seorang anak harus diberikan cakupan imunisasi polio sekitar 95% agar tidak terkena atau tidak tertular (polio), jadi angka 95% ini sudah ideal. Sehingga orang tua sebaiknya tidak perlu ragu untuk memberikan vaksin ganda pada anaknya,” ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (26/5).

Baca juga : IDAI Sebut KLB Polio di Jawa Bakal Jadi Bom Waktu

Hindra menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan pelayanan imunisasi dasar lengkap secara penuh akan lebih rentan terkena transmisi polio sebab daya tahan tubuh tergolong rendah, terutama bagi anak penderita gangguan tertentu seperti kanker.

“Anak yang kurang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan rentan terhadap transmisi polio. Tepatnya apabila imunisasi polionya tidak lengkap, jadi semua imunisasi harus lengkap. IDAI telah menyelenggarakan webinar yang diikuti anggota IDAI mendukung dilaksanakannya PIN Polio,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hindra menjelaskan bahwa imunisasi polio tetes diberikan pada anak usia 1, 2, 3, dan 4 bulan. Dikatakan bahwa pada usia 4 bulan, bayi juga diberikan vaksin Polio suntik (IPV) pada usia 9 bulan bersamaan dengan imunisasi DPT-HB-Hib.

Baca juga : Cegah Kenaikan Kasus, Pemerintah Gencarkan Skrining Tb Anak

“Imunisasi polio suntik diberikan di paha kiri sedangkan imunisasi DPT-HB-Hib di paha kanan serta harus menggunakan alat suntik yang berbeda,” tuturnya.

Diketahui, IDAI juga telah merekomendasikan jenis vaksinasi baru dan satu pembaruan dalam rangkaian imunisasi anak meliputi vaksin dengue untuk demam berdarah yang pemberiannya dimulai dari usia 6 tahun.

“Ada pula vaksin Human Papilloma Virus untuk pencegahan kanker serviks atau leher rahim bagi anak perempuan mulai usia 12 tahun serta ada pula pembaruan vaksin BCG (bacillus calmette–guérin) untuk bayi dengan masalah imunitas,” katanya.

Baca juga : KLB Polio, Kemenkes Lakukan Imunisasi Massal Pekan Depan

Sementara itu, Kementerian Kesehatan sebelumnya telah menargetkan cakupan Sub-Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio minimal bisa mencapai 95%. Jumlah itu perlu dicapai agar kekebalan komunitas (herd immunity) dari pemberian imunisasi bisa terbentuk.

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine menuturkan, cakupan capaian Sub-PIN Polio putaran I dan II hingga Mei 2024 di 6 provinsi secara keseluruhan telah mencapai 98,3%.

“Imunisasi ini tujuannya bukan untuk keberhasilan program, melainkan tujuan utamanya adalah untuk melindungi anak-anak dari penyakit yang berbahaya polio,” ungkapnya.

Baca juga : Imunisasi Polio di Daerah Harus Dikebut

Prima menjabarkan cakupan target pelaksanaan Sub PIN Polio di beberapa provinsi telah mencapai target. Dikatakan bahwa pemberian imunisasi polio di Provinsi Aceh pada putaran I sebesar 96,9% dan putaran II sebesar 94,7%. Sementara Provinsi Sumatera Utara pada putaran I sebesar 96,1% dan putaran II sebesar 94,8%

Sementara itu, Provinsi Jawa Jawa Barat mencatat Sub PIN Polio putaran I telah dilaksanakan sebesar 96,2% dan pada putaran II sebesar 92,3%. Data tersebut diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah yang telah mencakup 102,1% pada putaran I dan 100,1% pada putaran II.

Untuk Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Sub PIN Polio putaran I sebesar 106,7% dan putaran II sebesar 105,9%. Terakhir adalah Provinsi DIY (Sleman) yang telah mencakup pemberian imunisasi sebesar 103,7% pada putaran I dan 101% pada putaran II.

“Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat yang terkait dengan pentingnya Sub-PIN Polio masih harus terus digencarkan khususnya pada daerah yang belum mencapai target. Selain itu, peran serta lintas sektor, terutama pemuka agama dan masyarakat juga harus dioptimalkan,” tandasnya. (Dev/Z-7)