Perjuangan Kesetaraan Gender Jadi Tantangan di Era Regresi Demokrasi

MENYAMBUT Hari Perempuan Internasional, perempuan di Indonesia disebut menghadapi tantangan berat dalam situasi regresi demokrasi di Tanah Air saat ini. Menurut politisi perempuan Eva Sundari, tantangan tersebut berlapis-lapis dan saling terkait. Tantangan pertama, perwakilan politik yang berkurang. Dalam regresi demokrasi, katanya, akan ada ruang yang berkurang untuk partisipasi dan representasi perempuan dalam proses politik.

"Akan lebih sedikit peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan dan mendorong kebijakan dan perundang-undangan yang peka gender," kata Eva kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).

Kedua, pengikisan hak-hak perempuan. Menurut Eva, regresi demokrasi dapat menyebabkan perlindungan hak-hak perempuan melemah, termasuk perlindungan hukum terhadap diskriminasi berbasis gender, kekerasan, dan perlakuan tidak adil. Perempuan disebut menghadapi peningkatan kerentanan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan tanpa kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka.

Baca juga : Jadikan Pemilu 2024 Momentum untuk Meningkatkan Peran Perempuan di Bidang Politik

Ketiga, advokasi masyarakat sipil yang terbatas. Ruang demokrasi yang menyusut bisa membatasi aktivitas organisasi masyarakat sipil (CSOs) yang mendorong hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. "Pembatasan pada kebebasan berbicara, berkumpul, dan berassociasi dapat menghambat kemampuan CSOs untuk memobilisasi dukungan, meningkatkan kesadaran, dan menuntut pemerintah untuk menangani isu-isu berbasis gender," ujarnya.

Keempat, kemunduran terhadap kesetaraan gender. Dalam lingkungan demokrasi yang memburuk, kata Eva, mungkin akan ada kebangkitan ideologi konservatif dan sikap patriarkal (termasuk militerisme) yang menentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal itu bisa mengakibatkan penggulungan kebijakan dan inisiatif progresif yang bertujuan untuk memajukan hak-hak wanita dan menantang norma gender tradisional.

Kelima, peningkatan kekerasan berbasis gender. Penyusutan demokrasi dapat memperparah kondisi yang berkontribusi terhadap kekerasan berbasis gender, seperti ketidakstabilan sosial, ketidakamanan ekonomi, dan penegakan hukum yang melemah. Perempuan menghadapi risiko kekerasan dan eksploitasi yang meningkat, dengan jalan keluar yang terbatas untuk mencari keadilan dan ganti rugi.

Baca juga : INWED 2023, Dubes Australia Penny Williams PM Dorong Kesetaraan Gender

Keenam, layanan sosial yang tidak memadai. Pemotongan anggaran dan hambatan sumber daya dalam demokrasi yang menurun, kata Eva, bisa merusak layanan sosial penting, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan dukungan bagi korban kekerasan berbasis gender. Menurutnya, perempuan menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dan jaringan dukungan berkualitas, yang memperparah ketidaksetaraan dan kerentanan yang ada.

"Dalam kesempatan Hari Perempuan Internasional 2024, investasi untuk perempuan harus disertai dengan investasi yang memadai di ranah demokrasi, karena sulit bagi pemberdayaan perempuan jika demokrasi menyusut," kata Eva.

Dirinya mendukung aksi untuk menggugah kesadaran publik dan DPR akan bahaya dari regresi demokrasi yang sedang berlangsung. "Kita harus menjawab tantangan ini dengan berupaya bersama untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, melindungi hak-hak perempuan, dan mendorong kesetaraan gender di Indonesia," ungkapnya.

Baca juga : Perempuan di Seluruh Dunia Berjuang Melawan Disinformasi Gender

Ia juga mengajak semua pihak untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan partisipasi dan representasi politik, investasi dalam layanan sosial dan sistem dukungan, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif yang memprioritaskan kebutuhan dan perspektif perempuan dan kelompok yang termarginalisasi.

Berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia pada 2021, Indonesia berada di peringkat 107 dari 156 negara dalam Indeks Kesetaraan Gender Global. Dalam konteks ASEAN, peringkat Indonesia berada di bawah beberapa negara lain seperti Filipina yang ada di peringkat 17, Laos di posisi 43, dan Vietnam di urutan 87.

Eva menyebut indeks kesetaraan gender Indonesia menempati urutan ke 7 di negara Asean walaupun pernah ada 6 menteri perempuan di periode 2014-2019. Di penghujung pemerintahan Jokowi, katanya, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender semakin sulit ketika politik perundangan pemerintah lebih memihak oligarki (UU Ciptaker, UU Kesehatan, UU KUHP, UU Pemekaran Papua serta mengajukan RUU DKJ) dan mengabaikan kepentingan rakyat miskin, perempuan dan minoritas. "UU TPKS pun hingga kini belum satupun ada PP maupun Perpresnya," katanya.

"Sikap DPR pun setali tiga uang, pro ke pemerintah yang oligarkis (neolib). Semua RUU yg pro rakyat yang menjadi inisiatif DPR tidak dituntaskan misal RUU PPRT, RUU KIA, RUU Masyarakat Adat dan Perampasann Asset terbengkalai," pungkas Eva. (H-2)