Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa negara harus ambil alih beban biaya perguruan tinggi. Hal itu dilakukan agar semua masyarakat bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi yang layak. Perguruan tinggi pun tidak kesulitan memenuhi beban biaya sampai bekerja sama dengan pinjaman online (pinjol).
"Perguruan tinggi ada dua penyedianya, satu orangtua, satu negara. Nah, unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu, bukan malah dibebankan ke universitas," kata Anies dalam debat capres kelima, Minggu (4/2).
Menurut Anies, perguruan tinggi merupakan supplyer pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara, kata dia, harus menempatkan perguruan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi negara. Karenanya, negara harus ambil bagian dalam beban biaya yang harus ditanggung perguruan tinggi.
Baca juga : Tawarkan Bansos Plus, Anies Baswedan Ingatkan Anggarannya dari Uang Rakyat
"Supaya dosen, pimpinan universitas, bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya dan pengabdian masyarakat. Biaya biar negara yang masuk. Ini sebagai investasi," kata dia.
Nanti, kata dia, negara akan mendapatkan buahnya yakni mahasiswa akan masuk kelas menengah untuk bisa meningkatkan pendapatkan negara dan memberikan pajak bagi negara. "Jadi negara perlu menciptakan univesitas sebagai eskalator sosial ekonomi," pungkas dia. (Z-2)
Baca juga : Kesejahteraan Guru dan Dosen Kunci Kualitas Pendidikan Anak Bangsa
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
SEKITAR 100 akademisi berkumpul dalam satu inisiatif untuk menembus dominasi publikasi ilmiah internasional di Tangerang pada 21-22 Juni 2025.
Program Kosabangsa menjembatani hasil riset kampus dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga kampus tidak lagi menjadi menara gading yang terputus dari realitas sosial.
Sebanyak 46 perawat muda Indonesia secara resmi dilepas menuju Wina, Austria, dalam program International Nurse Development Program Scholarship (INDPS) Cycle 2.
Perguruan tinggi di Indonesia didorong meningkatkan upayanya dalam internasionalisasi. Ini diwujudkan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dengan universitas dari Filipina.
Fasilitas yang diresmikan antara lain Lobby Karol Wojtyla, ATMACanteen dan Goa Maria Immaculata.
Semakin banyak mahasiswa internasional kini memilih Inggris atau Kanada sebagai tujuan kuliah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved