Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa negara harus ambil alih beban biaya perguruan tinggi. Hal itu dilakukan agar semua masyarakat bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi yang layak. Perguruan tinggi pun tidak kesulitan memenuhi beban biaya sampai bekerja sama dengan pinjaman online (pinjol).
"Perguruan tinggi ada dua penyedianya, satu orangtua, satu negara. Nah, unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu, bukan malah dibebankan ke universitas," kata Anies dalam debat capres kelima, Minggu (4/2).
Menurut Anies, perguruan tinggi merupakan supplyer pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara, kata dia, harus menempatkan perguruan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi negara. Karenanya, negara harus ambil bagian dalam beban biaya yang harus ditanggung perguruan tinggi.
Baca juga : Tawarkan Bansos Plus, Anies Baswedan Ingatkan Anggarannya dari Uang Rakyat
"Supaya dosen, pimpinan universitas, bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya dan pengabdian masyarakat. Biaya biar negara yang masuk. Ini sebagai investasi," kata dia.
Nanti, kata dia, negara akan mendapatkan buahnya yakni mahasiswa akan masuk kelas menengah untuk bisa meningkatkan pendapatkan negara dan memberikan pajak bagi negara. "Jadi negara perlu menciptakan univesitas sebagai eskalator sosial ekonomi," pungkas dia. (Z-2)
Baca juga : Kesejahteraan Guru dan Dosen Kunci Kualitas Pendidikan Anak Bangsa
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Mitigasi lewat pendekatan sosial kemasyarakatan ini bisa menjadi contoh sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam membangun ketangguhan desa menghadapi bencana.
Penguatan kompetensi dan sistem perlindungan bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan kerja di luar negeri harus terus ditingkatkan.
Peserta juga diajak mengeksplorasi cara memanfaatkan kertas daur ulang sebagai media artistik seperti ilustrasi, kartu ucapan, kemasan kreatif, dan karya dekoratif.
Kunjungan akademik ini menjadi langkah strategis Universitas LIA dalam memperkuat jejaring internasional dan memberikan pengalaman global bagi sivitas akademika.
MIU kini menaungi puluhan ribu mahasiswa dari lebih 130 negara, dengan cabang di berbagai kawasan dunia.
Pengurus Pusat Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (PP Hispisi) kembali menggelar rangkaian kegiatan International Conference
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved