Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
INDONESIA perlu menambah tenaga dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Indonesia saat ini baru memiliki 46.200 dokter spesialis untuk melayani 277 juta rakyat Indonesia. Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia, (WHO) atau World Health Organization, rasio dokter di suatu negara adalah 1 per 1.000 penduduk, sedangkan
Dengan jumlah tersebut, artinya Indonesia masih memiliki kekurangan sekitar 31.481 dokter spesialis. Di Universitas Hasanuddin sendiri, baru melantik 100 hingga 300 dokter umum, dan 350 hingga 400 dokter spesialis setiap tahunnya. Kendati demikian, menurut Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Haerani Rasyid, jumlah tenaga dokter spesialis memang masih jauh dari cukup.
"Dengan adanya beasiswa, atau bantuan biaya pendidikan program dokter spesialis, maka ini akan membantu peserta didik yang yang ada, dan kami tentu akan menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia), dan menyiapkan fasilitas yang bisa mendukung program spesialis tersebut sesuai kebutuhan," jelas Haerani.
Baca juga : RUU Kesehatan Cari Terobosan untuk Penuhi Kebutuhan Dokter
Hal itu dilakukannya, lantaran FK Unhas sendiri, baru saja bekerja sama dengan Primaya Hospital tentang bantuan biaya program pendidikan dokter spesialis, Kamis (1/2), untuk memberi manfaat dalam pengembangan dokter spesialis di Indonesia, yang jumlahnya masih sangat kurang.
"Kerja sama ini, juga dapat membantu pemerataan dan persebaran dokter di Indonesia, khususnya pada kota-kota yang saat ini masih kekurangan dokter dan tenaga medis lainnya serta untuk pengembangan medis dan riset," ungkap Leona A Karnali, CEO Primaya Hospital Group.
Dia menegaskan, jika kerja sama dengan Unhas, selain biaya pendidikan dokter spesialis, tapi juga untuk penelitian. "Ini merupakan salah satu solusi, karena kebuthhan dokter spesialis di indonesia sangat dibutuhkan. Kami berharap bisa cepat pemenuhan dokter spesialis," tegas Leona.
Baca juga : 60 Persen Dokter Spesialis Masih Terkonsentrasi di Pulau Jawa
Karenanya, pihaknya mengu sangat antusias dengan program kerja sama dengan Universitas Hasanuddin itu. Saat ini di Primaya Hospital Group terdapat lebih dari 1.000 dokter spesialis, 230 dokter umum dan lebih dari 2.500 tenaga lainnya.
"Ke depannya para dokter-dokter yang mengikuti program ini akan kami tugaskan di seluruh 16 jaringan rumah sakit Primaya Hospital Group yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi," pungkas Leona. (Z-8)
Baca juga : RUU Kesehatan Mudahkan Dokter Ambil Pendidikan Spesialis, Benarkah Demikian?
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa saat ini terdapat gap dokter spesialis sebesar 70 ribu orang selama 10 tahun ke depan.
Kemenkes membuka peluang beasiswa sebanyak 2.000 bagi dokter umum dan spesialis untuk melanjutkan pendidikan, termasuk di luar negeri.
Isu-isu mendasar dalam kesehatan nasional, seperti pemerataan layanan kesehatan, akses obat-obatan, dan peningkatan fasilitas medis, masih jauh dari harapan.
Kemendikbud-Ristek akan membuat Peraturan Menteri terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi menjadi perluasan aturan yang lebih komprehensif.
Menurut Patrianef, yang ditakuti seorang residen tidak hanya senior, tapi bisa juga keluarga pasien, perawat, hingga beban kerja yang berat.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, kolegium memiliki peran penting untuk mendukung upaya pemberantasan perundungan atau bullying di PPDS.
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved