Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk Kasus Dengue Capai Rp1,3 Triliun Setahun

DIREKTUR Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, memaparkan beban biaya yang harus ditanggung oleh BPJS dalam hal hospitalisasi dan pengobatan dengue cukup tinggi.

"Di tahun 2023, pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan dengue mencapai Rp1,3 triliun. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya Rp626 miliar," kata Ghufron dalam diskusi publik di Manhattan Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (17/1).

Sehingga diperlukan diskusi dan jalan keluar agar dapat bersama-sama mencari solusi efisiensi beban penyakit dengue, dan melihat bagaimana BPJS dapat berperan lebih jauh dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.

"BPJS Kesehatan juga tentu akan ikut serta mewujudkan aksi bersama menuju 'nol kematian akibat dengue' di tahun 2030," ujarnya.

Baca juga: Kemenkes Berencana Bangun Pabrik Telur Nyamuk Wolbachia. Dimana Lokasinya?

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Imunisasi IDAI Hartono Gunardi, menambahkan bahwa jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di 2022 dapat ditemukan pada seluruh kelompok usia, dimana 35% ditemukan pada rentang usia 5-14 tahun. Angka kematian akibat DBD tertinggi dilaporkan terjadi pada kelompok anak-anak usia 5-14 tahun atau 45% dari seluruh kelompok usia.

"Anak-anak rentan terinfeksi dengue karena mereka berada dekat dengan populasi nyamuk aedes aegypti. Selain itu, waktu aktif nyamuk bersamaan dengan jadwal aktivitas anak-anak pada umumnya, yaitu pada siang hari dengan puncaknya pukul 08.00-13.00 serta 15.00-17.00," jelasnya.

Oleh karena itu, IDAI telah mengeluarkan rekomendasi vaksinasi dengue bagi anak-anak, yang berisi 4 antigen dari 4 serotip virus dengue. Efikasinya pun telah diteliti di 8 negara endemik dengue dengan lebih dari 28 ribu sampel berusia 1,5-60 tahun.

Baca juga: Vaksin Dengue untuk DBD Direncanakan Masuk Program Imunisasi Nasional

"Selain itu, tentunya kami juga mendukung penguatan semua upaya pencegahan DBD seperti penerapan program 3M Plus oleh Pemerintah, dan intervensi inovasi lainnya," ujar dia.

Ketua dan Pendiri FNM Society, Nila Djuwita F A Moeloek mengatakan perlunya melakukan gerakan guna mengaktivasi peran dari masyarakat dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan dengue di tingkat terkecil, yaitu keluarga. Sebelum kita dapat menggerakkan yang lebih besar di tingkat nasional. Apalagi, semua orang berisiko terkena dengue.

"Beban yang ditimbulkan oleh penyakit DBD berdampak signifikan, baik secara sosial maupun ekonomi. Pasien yang terlambat ditangani dapat berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian, dan hal ini berisiko lebih tinggi pada anak-anak. Kalau sudah begitu, bukan hanya keluarga yang dirugikan mulai dari biaya yang dikeluarkan, rasa cemas dan khawatir. Tetapi apabila terjadi secara luas bisa menimbulkan kerugian pada negara," pungkasnya.

(Z-9)