Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2023 Capai 179 Ribu Hektare

CAPAIAN kinerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada 2023 mencapai 179 ribu hektare. Adapun rehabilitasi mangrove mencapai 6.010 hektare, baik di dalam maupun luar kawasan hutan. Program itu dilakukan melalui berbagai skema dan dari berbagai sumber pembiayaan (APBN, APBD, swasta dan swadaya masyarakat).

Capaian itu patut disyukuri karena sepanjang 2023 Indonesia menghadapi fenomena el nino yang memicu musim kemarau panjang serta bergesernya musim penghujan.

Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dyah Murtiningsih menyampaikan, dalam konteks pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui pendekatan lanskap hulu-hilir DAS. Hal itu berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial.

Baca juga: Kementerian LHK Tanam Pohon Serentak di Seluruh Indonesia

Dukungan penyediaan bibit pada kegiatan RHL berasal dari 54 persemaian permanen, 6 pusat persemaian skala besar, serta kegiatan pembibitan lainnya di Indonesia. Jumlah penyediaan bibit dari persemaian mencapai 37,8 juta batang, ditambah 5,15 juta batang dari bibit produktif.

Dyah menyampaikan saat ini sedang dibangun tiga pusat persemaian skala besar di Liang Anggang (Kalsel), Kemampo (Sumsel) dan Mandalika (NTB), melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

Selain dukungan penyediaan bibit, hal penting dalam RHL adalah aspek pe­rencanaan. Dirjen PDASRH menyampaikan kini sudah tersedia Rencana Umum (RU) RHL DAS yang didetailkan ke dalam Rencana Tahunan (RTn) RHL DAS di masing-masing pemangku dan pengelola kawasan.

“RU RHL DAS ini sudah mempertimbangkan para­meter lahan kritis, daerah rawan bencana, kekritisan resapan air, dan DAS prioritas,” kata Dyah dalam paparannya pada acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Kementerian LHK, di Jakarta, Kamis (28/12).

Baca juga: KLHK Tanam Pohon Serentak di 38 Provinsi Seluruh Indonesia

Khusus rehabilitasi mang­rove, lanjut Dyah, menggunakan Peta Mangrove Nasional yang direview berkala dan mengacu pada Road Map Mangrove 2021-2030.

Pada pelaksanaan tingkat tapak, RHL dilakukan dengan skema swakelola yang menitikberatkan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, keberlanjutan pasca-RHL juga jadi perhatian dengan mengedepankan proses diversifikasi komoditas tanaman hasil hutan bukan kayu (HHBK), buah-buahan, dan jenis unggulan lokal untuk memberi nilai dan manfaat ekonomi saat pemanenan.

Jenis komoditas tanaman RHL yang menarik minat masyarakat dan dapat terserap pasar jadi salah satu strategi meningkatkan keberhasilan RHL.

Guna memastikan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan RHL, sejak 2022 juga diterapkan geotagging dan drone mapping sebagai salah satu cara untuk memastikan setiap bibit yang ditanam akan tergeoreferensi secara spasial dan dapat dipantau perkembangannya.

Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Pimpin Penanaman Pohon Serentak se Indonesia

“Sehingga akan dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan up to date untuk meramu itu semua, tidak hanya untuk RHL tapi juga semua intervensi pengelolaan DAS secara umum,” jelas Dirjen PDASRH.

Dyah pun menekankan bah­wa semua kegiatan RHL tidak akan tuntas apabila hanya dilakukan pemerintah. Karena itu, kolaborasi semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, maupun masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Di samping itu, dukungan internasional juga menjadi salah satu aspek yang perlu terus didorong dalam meningkatkan upaya RHL yang dilakukan selama ini. Inisiasi yang akan dikembangkan antara lain World Mangrove Center-Bali Grand Park (WMC-BGP). WMC-BGP akan menjadi sebuah hub atau penghubung bagi seluruh kerja sama luar negeri khususnya yang terkait dengan pengelolaan mangrove. (Ifa/S-2