Bantuan Pembiayaan Buka Peluang Sektor Usaha Tingkatkan Investasi Hijau

KTT Perubahan Iklim COP 28 yang berlangsung di Dubai pada 30 November-12 Desember 2023 membuka peluang bagi semua pihak untuk berpartisipasi aktif pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Delegasi RI (DELRI) dari Kadin Indonesia turut menjadi bagian dari upaya promosi dan negosiasi tersebut dan menyambut baik adanya komitmen pembiayaan dengan nilai total US$83,76 miliar atau setara Rp1,3 kuadriliun.

Dari komitmen tersebut ada US$5 miliar peluang pembiayaan untuk energi terbarukan, US$ 3,1 miliar untuk sektor pangan, US$2,7 miliar untuk sektor kesehatan, serta selebihnya untuk sektor-sektor lainnya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani meyakini pembiayaan itu bisa membawa imbas cukup besar dalam akselerasi penanganan perubahan iklim. “Tentunya ini bisa menjadi peluang bagi sektor usaha melalui peningkatan investasi hijau,” kata Shinta dalam Forum Diskusi Post COP 28, Jumat (15/12) di Menara Kadin, Jakarta.

Baca juga: COP-28, Capres, dan Isu Perubahan Iklim

Ia menjelaskan, program pembiayaan climate finance di antaranya untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hingga sektor pengembangan energi terbarukan. Selain itu pendanaan khusus untuk membantu negara berkembang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan iklim.

Menurut Shinta, dukungan untuk mengurangi emisi karbon dalam Kerangka Kerja Nationally Determined Contribution (NDC) telah ditingkatkan oleh Indonesia pada 2022. Namun, Indonesia saat ini juga tengah menyiapkan Second NDC untuk target penurunan emisi yang lebih ambisius yang rencananya akan disampaikan 2025.

“Ini akan memunculkan peluang penambahan kapasitas energi terbarukan dalam rangka menurunkan emisi serta peningkatan investasi yang mendukung transisi energi,” terangnya.

Baca juga: COP28 dan Arah Transisi Energi Indonesia

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) World Investment Report 2023 mengungkapkan bahwa sebagian besar investasi dalam energi terbarukan mengalir ke negara-negara maju. Sekitar tiga perempat dari semua pembiayaan investasi internasional dalam energi terbarukan pada 2022 mengalir ke Eropa. Sementara itu, negara-negara berkembang hanya menciptakan peningkatan proyek energi terbarukan sebesar 1% setiap tahun sejak 2015.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyampaikan, Indonesia siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai target Net Zero Emission 2060. Terutama lewat pendanaan iklim yang tidak membebani kepentingan negara berkembang.

“Pemerintah selalu terbuka untuk membangun dialog dan kolaborasi dengan para pemangku kebijakan antara negara maju dan negara berkembang. Salah satu kunci dari keberhasilan target emisi Indonesia adalah tersedianya pendanaan iklim yang berpijak di atas azas keadilan, serta mendukung keperluan Indonesia untuk terus tumbuh tangguh,” ujar Rachmat.

Lebih lanjut, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2023 mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang memerlukan setidaknya US$6 triliun investasi energi terbarukan pada 2030 untuk memenuhi kurang dari separuh NDC. Ketua Kadin Net Zero Hub Dharsono Hartono mengatakan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai transisi energi hijau memang besar.

“Tugas kita sekarang adalah melakukan follow-up dengan adanya komitmen dana yang akan digelontorkan untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang,” kata dia.

Negara dan industri dinilai memiliki peran kunci untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan. Oleh karena itu perlu kerja-kerja kolaborasi demi menciptakan warisan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

(Z-9)