70% Alkes Impor, ITB dan SCNP Jadikan NIVA sebagai AKD Pertama Jantung

INDUSTRI kedokteran di Indonesia terus bertumbuh. Namun, kondisi ini belum diimbangi dengan ketersediaan alat kesehatan (alkes) produksi lokal yang memadai.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2023, industri farmasi dan alat kesehatan di Tanah Air sampai saat ini masih mengalami ketergantungan pada negara lain, mulai dari bahan baku hingga teknologi.

Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes. Dr. Dra. Lucia Rizka Andalucia M.Pharm , MARS mengatakan,"Selama masa pandemi kita memiliki pengalaman yang buruk dan kita melihat bahwa kita mengalami kesulitan mulai dari obat, alat kesehatan hingga oksigen."

Baca juga: Produksi Alkes Dalam Negeri Kian Berkembang dan Jangkau Pasar Mancanegara

"Melihat hal itu kita harus menata kembali langkah yang tepat untuk kepentingan masyarakat. Kemenkes berkomitmen melaksanakan transformasi kesehatan dengan enam pilar yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sumber daya manusia (SDM), ketahanan kesehatan, pembiayaan dan sistem digital," papar Lucia.

"Pelayanan kesehatan primer menjadi lebih utama dari sekedar mengobati. Kebutuhan akan kesehatan di tanah air akan tumbuh. Paling tidak kebutuhan alat kesehatan juga bisa tumbuh sekitar 12% di tahun 2023,” ujar Lucia Rizka dalam sambutannya acara Seminar Kesehatan Penyakit Kardiovaskular dan Stroke di Rumah Sakit PMI, Bogor, Kamis (7/12). 

Kondisi pertumbuhan pelayanan kesehata  justru masih menghadapi tantangan dari suplai alat kesehatan. Lucia mengatakan bahwa masih banyak alat kesehatan yang merupakan produk impor.

Baca juga: Angin Segar bagi Bisnis Alat Kesehatan

"Paling tidak ada sebanyak 70% alat kesehatan di Indonesia masih didatangkan dari negara lain. Di sisi lain investasi negara dari APBN untuk riset kesehatan masih rendah hanya 0,2 persen dari APBN," jelas Lucia. 

Melihat kebutuhan alkes yang cukup tinggi dan masih di dominasi oleh impor, STEI-ITB dan PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP) berkolaborasi melakukan kegiatan riset dan pengembangan alat kesehatan dalam negeri (AKD) yaitu NIVA (Non-Invasive Vascular Analyzer). 

Dokter senior spesialis jantung, dr. Jetty H Sedyawan, Sp. JP (K), FIHA, FAPCC, FAsCC mengatakan,"Kita tahu bahwa peraturan pemerintah impor alat kesehatan sudah tidak boleh, dan kita saat ini sudah 42,6%."

"Saat ini produk NIVA sudah masuk ke dalam e-katalog Kemenkes sehingga sudah bisa dibeli oleh rumah sakit milik pemerintah," jelasnya.

Sekarang NIVA sudah mengantongi izin edar karena mengantongi perizinan secara resmi dari pemerintah dan dalam tahap sosialisasi dan pendistribusian.

Baca juga: Penggunaan Alat Kesehatan Dalam Negeri Perlu Terus Didorong

Netty mengatakan di Palembang saat ini sudah ada 10 Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) yang menggunakan NIVA, Lemhanas dan juga Kemenkes.

Saat ini sudah lebih dari 100 unit NIVA yang terjual dan ditargetkan untuk tahun 2024 bisa terjual hingga 1000 unit, adapun harga satu unit NIVA dibandrol pada harga Rp253 juta.

Bahkan dr.Netty juga menyebut produk hasil kolaborasi SCNP dan STIE-ITB ini juga telah dilirik oleh Kimia Farma.

Kurangnya Alkes AKD inilah yang menjadi salah satu alasan utama PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP) masuk ke ranah produksi alat kesehatan terkait dengan penyakit jantung dan pembuluh darah.

Selain itu, SCNP ingin mewujudkan dukungan nyata terhadap pemerintah terkait program kesehatan yang menjadi salah satu prioritas di APBN 2023.

Untuk distributorship, SCNP bermitra dengan PT Selaras Medika Digital Indonesia (SMDI). Strategi distribusi AKD oleh para distributor akan fokus pada upaya pengembangan jaringan penyedia layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah selaku pengguna jasa screening NIVA. (RO/S-4)