Projo Sebut Orientasi Layanan Kuratif dan Alat Kesehatan Canggih Ancam Keberlanjutan JKN

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) PROJO memberikan catatan kritis arah kebijakan kesehatan pemerintah saat ini. Ketua DPP PROJO Bidang Kesehatan, Leecarlo Millano, menilai ketergantungan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada layanan kuratif (pengobatan) dan pengadaan alat kesehatan canggih berisiko memicu defisit struktural dan memperlemah sistem pembiayaan kesehatan jangka panjang.

Leecarlo menyoroti penggunaan data klaim BPJS Kesehatan yang kini menjadi rujukan tunggal dalam perencanaan kapasitas layanan dan pengambilan kebijakan. Menurutnya, pendekatan yang bersifat administratif-finansial ini membuat sistem kesehatan menjadi reaktif.

"Sistem kesehatan kita saat ini cenderung berorientasi pada pengobatan penyakit yang sudah terjadi. Sementara itu, investasi pada upaya promotif dan preventif (pencegahan) semakin terpinggirkan karena tidak tercermin dalam mekanisme klaim," ujar Leecarlo dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).

Baca juga : BPJS Luncurkan 2 Buku Rayakan Usia 1 Dekade Program JKN

Leecarlo membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara yang memiliki sistem Universal Health Coverage (UHC) stabil seperti Inggris, Jepang, Jerman, dan Taiwan. Di negara-negara tersebut, fungsi data klaim untuk pembayaran dipisahkan secara tegas dari data kesehatan populasi untuk perumusan kebijakan.

"Negara-negara dengan sistem kesehatan yang stabil menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama. Tanpa reorientasi, tambahan anggaran kesehatan sebesar apa pun hanya akan menunda masalah, bukan membangun sistem yang berkelanjutan," tegasnya.

Leecarlo mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Pertama, penataan ulang data dengan mengembalikan fungsi data klaim sebagai instrumen pembayaran dan memperkuat penggunaan data kesehatan berbasis populasi untuk dasar perencanaan.

Kedua, pergeseran insentif dengan mendorong pemerintah menggeser insentif pembiayaan dari dominasi teknologi mahal menuju pencapaian outcome kesehatan masyarakat. Ketiga, penguatan promotif-preventif dengan menekan eskalasi klaim penyakit kronis melalui penguatan upaya pencegahan sejak dini.

Leecarlo menekankan bahwa langkah ini krusial untuk mengurangi beban fiskal jangka panjang pada APBN dan APBD. Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi agar sistem kesehatan nasional tidak terjebak dalam pusaran biaya pengobatan yang terus membengkak tanpa adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. (H-2)