Menanti Strategi RI untuk Rebut Pendanaan Iklim

SALAH satu gebrakan terbesar dalam Conference of The Parties COP28 Dubai ialah disetujuinya pendanaan loss and damage. Menanggapi itu, Koordinator Jikalahari Made Ali menyatakan bahwa Indonesia harus berjuang untuk memperebutkan dana itu dengan negara berkembang lainnya.

“Yang jadi tantangan itu satu tahun ke depan sebelum Presiden Joko Widodo selesai adalah meyakinkan negara maju mengucurkan dana mereka ke Indonesia untuk menurunkan emisi," kata Made saat ditemui di Dubai Expo, Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu (2/12).

Menurut dia, sampai saat ini belum terlihat apa yang akan dilakukan Indonesia untuk mendapatkan pendanaan itu. Leading by example, kata dia, belum cukup bagi Indonesia untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka bisa melakukan aksi nyata. Lebih dari itu, Indonesia perlu melakukan lobi yang kuat untuk mendapatkan pendanaan.

Baca juga: Indonesia Lebih Keras Tagih Janji Pendanaan Iklim dari Negara Maju di COP28

"Sekarang gimana caranya Indonesia mulai leading dan lobinya harus kencang, sebenarnya tinggal step itu aja. Dalam hal ini menurut saya, Menteri LHK harus maju untuk melakukan negosiasi. Manfaatkan tahun terakhir ini untuk merebut pendanaan itu," pungkas Made.

Di agenda Conference of the parties COP28 Dubai, Indonesia lebih keras menyuarakan pentingnya realisasi pendanaan dari negara maju untuk negara berkembang dalam hal pengendalian perubahan iklim.

Baca juga: Puan Maharani: DPR Dukung Eksistensi RI di COP28 dalam Upaya Atasi Krisis Iklim

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan bahwa Indonesia dan negara berkembang tidak bisa bekerja sendiri. Terlebih untuk pengendalian iklim di sektor energi, yang merupakan sektor penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca.

"Yang untuk itu perlu dukungan kerjasama teknologi dan finansial. Salah satu nya yang diangkat dalam dua sampai tiga tahun terakhir soal blended finance. Tapi belum konkret juga, tidak mudah," kata Siti.

Namun, keterbatasan dana dan teknologi tidak membatasi Indonesia untuk membuat capaian-capaian monumental soal pengendalian perubahan iklim.

"Indonesia kita kerja yang bisa kita kerjakan dulu dengan modal dasar partisipasi masyarakat dalam atasi iklim," ucapnya.

Ia pun menegaskan bahwa sejak awal melakukan pengendalian emisi di sektor hutan dan lahan, hampir seluruhnya berasal dari sumber daya nasional dan APBN sendiri. "Masih sedikit sekali kerja sama teknik luar negeri," imbuh Siti.

Siti menyampaikan hasil-hasil penting dari aksi-aksi perubahan iklim yang sedang dilakukan Indonesia adalah di bawah kepemimpinan kuat Presiden Jokowi. Program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu yang berkontribusi besar.

Target iklim FOLU Net Sink 2030 yang diluncurkan pada COP26, merupakan komitmen dan implementasi iklim dengan dasar hukum yang kuat. Regulasi tersebut ditandatangani oleh Presiden pada bulan Oktober 2021.

Kemudian, Indonesia juga disebut Menteri Siti telah berhasil mengurangi deforestasi lebih banyak dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir, dan tetap teguh dalam memastikan sektor FOLU berkontribusi terhadap pengurangan emisi Indonesia sebesar 60%.

Pada peristiwa El Nino tahun ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam bidang pengendalian perubahan iklim, yaitu dengan hanya 16% dari total kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran gambut, serta tidak menimbulkan kabut asap lintas batas. (Ata/Z-7)