Usulan Penaikan BPIH Dinilai tidak Transparan terkait Alasannya

USULAN Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) 2024 yang disampaikan Menteri Agama sebesar Rp105 juta kepada Komisi VIII DPR tidak disertai dengan transparansi mengenai alasan kenaikan BPIH.

"Ini kan baru usulan. Nanti akan dibahas lebih rinci bersama DPR. Hanya ini alasannya harus jelas komponen dan variabelnya. Yang terjadi itu tidak ada transparansi. Ini kan harus ada indikasi misalnya karena kenaikan minyak, air, dan sebagainya sebagai komponen kenaikan biaya," ungkap pengamat kebijakan haji dan umrah sekaligus Dosen UIN Jakarta Ade Marfuddin, Selasa (14/11).

Menurutnya, seharusnya pembahasan mengenai naik atau tidaknya biaya haji juga perlu melibatkan calon jemaah haji. Pasalnya, Ade merasa selama ini mereka tidak pernah dilibatkan terkait penaikan biaya haji.

"Padahal mereka menitipkan uangnya di BPKH. Harusnya duduk bareng dulu dong. Diajak bicara. Logika awam, saya punya uang dan yang mengajukan malah tetangga sebelah. Ini yang enggak ketemu. Harusnya soliditas dibangun sehingga trust terbangun," kata Ade.

Dia menegaskan bahwa naiknya biaya haji sebetulnya tidak akan menjadi persoalan selama transparansi terbentuk. Selain itu, pelibatan BPKH dalam pembahasan penaikan biaya haji juga dikatakan menjadi sangat krusial untuk mengatur strategi agar kenaikan biaya haji tidak terlalu signifikan.

"BPKH itu juga kan enggak dilibatkan padahal mereka punya strategi untuk menghemat biaya dibanding mengumbar biaya. Apakah tempat harus mewah dan sebagainya? Ini kan harus tahu BPKH. Lalu penerbangan apakah bisa diatur untuk memperpendek masa tinggal dan pengangkutan? Ini maksud saya ada efek domino sehingga perlu dibangun komunikasi. Jangan semana-mena dan usulkan semaunya," tandasnya. (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari