Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melantik 7 anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) periode 2023-2028 di Jakarta, Senin (13/11). Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 52/M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Adapun 7 anggota BNSP yang dilantik, yaitu Ketua merangkap anggota Syamsi Hari, Wakil Ketua merangkap anggota Ulfah Masfufah, dan sejumlah anggota yaitu: Amilin, Miftahul Azis, Adi Mahfudz Wuhadji, Nurwijoyo Satrio Aji Martono, dan Muhammad Nur Hayid.
Menaker meminta keanggotaan BNSP yang baru untuk terus meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan dunia industri, berupa tenaga kerja yang profesional. Berdasarkan data BNSP per Juli 2023, saat ini terdapat 7.995.017 tenaga kerja yang telah tersertifikasi dari tahun 2006.
Baca juga: Kemenaker Yakin Upah Minimum 2024 akan Naik
"Semoga keanggotaan BNSP yang baru ini tidak hanya melaksanakan pekerjaan seperti biasa, tetapi harus dapat meningkatkan sertifikasi serta menjangkau lebih banyak lagi tenaga kerja agar mereka dapat diakui keahlian dan keterampilannya," ucap Menaker Ida.
Menaker juga meminta keanggotaan BNSP untuk melakukan hal-hal luar biasa serta menuntaskan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih belum tuntas, terutama terkait pembentukan regulasi baik internal maupun nasional, serta peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
"Saudara-saudara dapat memperbaiki apabila ada yang perlu diperbaiki, dan mampu memberikan yang lebih baik lagi apabila sudah ada pekerjaan yang sudah baik," ucapnya.
Baca juga: Terbitkan Aturan Baru, Menaker: Upah Minimum Naik
Selain itu, ia meminta komitmen dari keanggotaan BNSP untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan dalam PP Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP. Bahkan ia meminta apabila tidak mampu berkinerja dengan baik, maka dipersilakan mengundurkan diri. "Permintaan ini saya lakukan agar Saudara terpacu untuk memberikan kinerja yang optimal," tutup Ida.
Rotasi dan mutasi pegawai di lingkup Pemkab Cianjur didasari kebutuhan organisasi.
Hal itu terjadi ketika mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya bersamaan dengan agenda pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2024-2029.
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan mengundang semua peserta Pilkada Jakarta 2024 serta perwakilan partai politik.
Kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK pun harus tetap menunggu selesainya PHPU daerah lainnya di MK agar pelantikan dilaksanakan secara serentak.
Dalam aplikasi tersebut terdapat layanan utama ketenagakerjaan yang dimiliki Kemnaker yaitu Karirhub, Skillhub, Sertihub, serta layanan perluasan kesempatan kerja melalui kewirausahaan.
Sertifikasi itu menggunakan skema Internet of Things yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Internet of Things No 300 Tahun 2020.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved