Tantangan Utama Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja

TANTANGAN utama dalam pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional ialah memastikan pelayanan sertifikasi mudah diakses oleh masyarakat dan menjaga mutu sertifikasi. Para asesor profesional juga diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan berkontribusi nyata terhadap daya saing sumber daya manusia (SDM) global.

"Asesor profesional adalah garda terdepan dalam menjaga mutu sertifikasi," ujar Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Ulfah Mashfufa dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/9). "Kami ingin asesor mampu menjadi bagian dari sistem sertifikasi nasional yang berkualitas sekaligus berkontribusi nyata terhadap daya saing SDM secara global yang update dengan perkembangan teknologi."

Selain itu, Ulfah menekankan bahwa organisasi profesi seperti Ikatan Asesor Profesional Indonesia (Iaspro) memiliki peran strategis untuk beradaptasi dengan tiga isu besar, yaitu transformasi digital, ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta keterbukaan global. Tanpa adaptasi, profesi akan tertinggal dan kehilangan relevansinya.

Musyawarah Nasional (Munas) ke-II Iaspro di Jakarta, Sabtu (20/9), menetapkan Wahyu Adiartono sebagai ketua umum terpilih untuk periode 2025-2030. Wahyu menekankan pentingnya semangat Re:Charge sebagai upaya menyegarkan visi, misi, dan program organisasi agar lebih adaptif terhadap disrupsi teknologi, kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memberikan dampak nyata bagi ekosistem sertifikasi kompetensi di Indonesia.

Wahyu menyampaikan empat program utama yang akan diusung selama masa kepemimpinannya. Program itu ialah pemetaan dan penguatan asesor kompetensi, pengembangan kapasitas dan profesionalitas, penguatan organisasi daerah dan anggota, dan kolaborasi strategis dan berkelanjutan. (I-2)