Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agama telah menetapkan peraturan baru terkait Istitha'ah kesehatan bagi calon jemaah haji (CJH) 2024. Kini, calon jemaah haji wajib memeriksa kesehatannya sebelum pelunasan ongkos haji.
Kepala Pusat Kesehatan Haji (Puskes) Kementerian Kesehatan Liliek Marhaendro Susilo, mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Agama dan BPJS Kesehatan masih dalam proses mendiskusikan terkait skema pembiayaan pemeriksaan kesehatan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
“Kami terus berkoordinasi terkait skema pembiayaan pemeriksaan kesehatan jamaah haji agar bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Saat ini belum ada pertemuan lanjutan, rencananya akan dibahas dalam waktu dekat jadi masih dipertimbangkan belum ada keputusan,” ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia pada Kamis (2/11).
Baca juga : Kemenag: Istitha’ah Akan Jadi Syarat Pelunasan Haji Tahun Ini
Pemeriksaan medis mengakibatkan biaya kesehatan yang harus ditanggung calhaj bertambah karena harus dilakukan sebanyak dua kali. Untuk itu pemerintah diminta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menanggung biaya pemeriksaan kesehatan itu.
Skema pembiayaan pemeriksaan kesehatan CJH agar ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu tertuang dalam 9 rekomendasi terkait pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada CHJ lewat penyelenggaraan Mudzakarah Perhajian Indonesia 2023 pekan lalu.
Baca juga : Kesehatan Fisik dan Mental Calhaj jadi Syarat Naik Haji
Rekomendasi tersebut menjadi perhatian bersama dalam rangka meringankan biaya para calon jamaah haji dan meminimalisir angka kematian pada saat pelaksanaan Haji di Arab Saudi.
Liliek mengatakan bahwa skema pembiayaan lewat BPJS ini sangat penting dan diharapkan dapat memberikan informasi awal kepada jamaah calon haji tentang kondisi kesehatannya.
“Kami meyakini jika pembiayaan awal ini bisa dicover oleh BPJS, akan menumbuhkan minat calon jemaah untuk sadar terhadap kesehatannya, proses pemeriksaan juga akan semakin mudah dan lancar,” jelasnya.
Terkait berapa besaran harga pemeriksaan istitha'ah kesehatan yang akan dikenakan CHJ, Liliek mengatakan bahwa belum ada kepastian besaran. harga namun sejauh ini melihat trend sebelumnya, harga masih bervariasi sesuai kebijakan rumah sakit.
“Untuk besaran biaya pemeriksaan belum bisa ditentukan, tapi dari tahun ke tahun ada perbedaan. Jangankan berbeda provinsi, terkadang antar satu kota dengan kota lainnya memiliki tarif yang berbeda,” tuturnya.
Liliek menjelaskan bahwa variasi harga pemeriksaan tersebut dipicu oleh kualitas dan kelengkapan dari fasilitas rumah sakit, sebab setiap rumah sakit memiliki sarana dan prasarana yang berbeda sehingga tarif pemeriksaan juga berbeda.
“Calon jamaah haji ini tersebar di seluruh kabupaten di Indonesia. Rumah sakit kita juga beragam dengan fasilitas kesehatan yang tidak sama satu dengan lainnya,” jelasnya.
Kendati demikian, Liliek berharap Kemenkes dan Kemenag bisa bernegosiasi untuk dapat memberikan pelayanan harga pemeriksaan yang merata antara wilayah dan tak lagi mengikuti harga sesuai permintaan pasar.
“Kita ingin biayanya merata dan tidak terlalu jauh antara biaya satu wilayah satu dengan wilayah lainnya. Sampai saat ini kami masih terus upayakan untuk range-nya bisa merata,” jelasnya.
Lebih lanjut Liliek menjelaskan bahwa nantinya Kemenkes akan merilis daftar rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bisa didatangi CJH untuk memeriksa kesehatannya. Hal ini juga masih dalam proses penggodokan lebih lanjut.
“Saat ini belum ada SK terkait fasilitas kesehatan tapi kita akan gunakan aplikasi Siskohat, sudah ada tambahan fitur kesehatan. Ketika SK keluar akan kami koordinasikan dan sosialisasikan ke dinas kesehatan di seluruh wilayah untuk mengeluarkan daftar rumah sakit yang bisa ditunjuk bagi calon jemaah haji untuk memeriksa kesehatannya,” jelasnya.
Terkait teknis pemeriksaan kesehatan jamaah haji dan apa saja komponen yang nantinya akan diperiksa dan menjadi syarat istitha'ah kesehatan. Liliek menjelaskan bahwa pemeriksaan awal itu bertujuan untuk mengetahui diagnosis yang diderita CJH.
“Perlu diingat bahwa Haji adalah ibadah fisik, jadi kami perlu melakukan assessment tentang fisiknya. Nanti selain medical check up, kami juga akan melakukan assessment tambahan yaitu kemampuan kognitif, mental, dan kemandirian dalam menjalankan aktifitas kesehariannya,” katanya.
Terpisah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan bahwa rencananya, kesehatan tahap awal akan dilakukan mulai November untuk jamaah yang masuk dalam perkiraan untuk bisa diberangkatkan pada Musim Haji 2024.
“Semoga November sudah bisa dibuka, jamaah yang diperiksa dan sehat, diminta untuk menjaga kesehatannya dan pada saatnya nanti bisa melakukan pelunasan biaya haji,” ujarnya. (Z-4)
Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C/445/2026 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah di bandara
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
Berikut adalah analisis mendalam mengenai perbedaan Virus Nipah dan COVID-19 berdasarkan data medis dan epidemiologi terkini.
MESKI hingga sore ini (27/1) Kemenkes memastikan nol kasus konfirmasi pada manusia, potensi penyebaran Virus Nipah di Indonesia dinilai "sangat nyata" dan tidak boleh diremehkan.
Untuk mencegah terjadinya penularan di Tanah Air, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti memantau perkembangan situasi kejadian penyakit virus Nipah di India dan negara-negara lain,
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
SIMULASI Al-Qur’an bahasa isyarat Indonesia menarik perhatian pengunjung Paviliun Indonesia pada ajang Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 di Kairo, Mesir.
Terkait rekrutmen guru non-ASN, Kamaruddin menekankan pentingnya koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nasaruddin meminta BMBPSDM untuk lebih peka terhadap dinamika sosial-keagamaan, mulai dari isu ekonomi umat hingga ketahanan keluarga.
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved