Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Agama telah menetapkan peraturan baru terkait Istitha'ah kesehatan bagi calon jemaah haji (CJH) 2024. Kini, calon jemaah haji wajib memeriksa kesehatannya sebelum pelunasan ongkos haji.
Kepala Pusat Kesehatan Haji (Puskes) Kementerian Kesehatan Liliek Marhaendro Susilo, mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Agama dan BPJS Kesehatan masih dalam proses mendiskusikan terkait skema pembiayaan pemeriksaan kesehatan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.
“Kami terus berkoordinasi terkait skema pembiayaan pemeriksaan kesehatan jamaah haji agar bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Saat ini belum ada pertemuan lanjutan, rencananya akan dibahas dalam waktu dekat jadi masih dipertimbangkan belum ada keputusan,” ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia pada Kamis (2/11).
Baca juga : Kemenag: Istitha’ah Akan Jadi Syarat Pelunasan Haji Tahun Ini
Pemeriksaan medis mengakibatkan biaya kesehatan yang harus ditanggung calhaj bertambah karena harus dilakukan sebanyak dua kali. Untuk itu pemerintah diminta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menanggung biaya pemeriksaan kesehatan itu.
Skema pembiayaan pemeriksaan kesehatan CJH agar ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu tertuang dalam 9 rekomendasi terkait pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada CHJ lewat penyelenggaraan Mudzakarah Perhajian Indonesia 2023 pekan lalu.
Baca juga : Kesehatan Fisik dan Mental Calhaj jadi Syarat Naik Haji
Rekomendasi tersebut menjadi perhatian bersama dalam rangka meringankan biaya para calon jamaah haji dan meminimalisir angka kematian pada saat pelaksanaan Haji di Arab Saudi.
Liliek mengatakan bahwa skema pembiayaan lewat BPJS ini sangat penting dan diharapkan dapat memberikan informasi awal kepada jamaah calon haji tentang kondisi kesehatannya.
“Kami meyakini jika pembiayaan awal ini bisa dicover oleh BPJS, akan menumbuhkan minat calon jemaah untuk sadar terhadap kesehatannya, proses pemeriksaan juga akan semakin mudah dan lancar,” jelasnya.
Terkait berapa besaran harga pemeriksaan istitha'ah kesehatan yang akan dikenakan CHJ, Liliek mengatakan bahwa belum ada kepastian besaran. harga namun sejauh ini melihat trend sebelumnya, harga masih bervariasi sesuai kebijakan rumah sakit.
“Untuk besaran biaya pemeriksaan belum bisa ditentukan, tapi dari tahun ke tahun ada perbedaan. Jangankan berbeda provinsi, terkadang antar satu kota dengan kota lainnya memiliki tarif yang berbeda,” tuturnya.
Liliek menjelaskan bahwa variasi harga pemeriksaan tersebut dipicu oleh kualitas dan kelengkapan dari fasilitas rumah sakit, sebab setiap rumah sakit memiliki sarana dan prasarana yang berbeda sehingga tarif pemeriksaan juga berbeda.
“Calon jamaah haji ini tersebar di seluruh kabupaten di Indonesia. Rumah sakit kita juga beragam dengan fasilitas kesehatan yang tidak sama satu dengan lainnya,” jelasnya.
Kendati demikian, Liliek berharap Kemenkes dan Kemenag bisa bernegosiasi untuk dapat memberikan pelayanan harga pemeriksaan yang merata antara wilayah dan tak lagi mengikuti harga sesuai permintaan pasar.
“Kita ingin biayanya merata dan tidak terlalu jauh antara biaya satu wilayah satu dengan wilayah lainnya. Sampai saat ini kami masih terus upayakan untuk range-nya bisa merata,” jelasnya.
Lebih lanjut Liliek menjelaskan bahwa nantinya Kemenkes akan merilis daftar rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bisa didatangi CJH untuk memeriksa kesehatannya. Hal ini juga masih dalam proses penggodokan lebih lanjut.
“Saat ini belum ada SK terkait fasilitas kesehatan tapi kita akan gunakan aplikasi Siskohat, sudah ada tambahan fitur kesehatan. Ketika SK keluar akan kami koordinasikan dan sosialisasikan ke dinas kesehatan di seluruh wilayah untuk mengeluarkan daftar rumah sakit yang bisa ditunjuk bagi calon jemaah haji untuk memeriksa kesehatannya,” jelasnya.
Terkait teknis pemeriksaan kesehatan jamaah haji dan apa saja komponen yang nantinya akan diperiksa dan menjadi syarat istitha'ah kesehatan. Liliek menjelaskan bahwa pemeriksaan awal itu bertujuan untuk mengetahui diagnosis yang diderita CJH.
“Perlu diingat bahwa Haji adalah ibadah fisik, jadi kami perlu melakukan assessment tentang fisiknya. Nanti selain medical check up, kami juga akan melakukan assessment tambahan yaitu kemampuan kognitif, mental, dan kemandirian dalam menjalankan aktifitas kesehariannya,” katanya.
Terpisah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan bahwa rencananya, kesehatan tahap awal akan dilakukan mulai November untuk jamaah yang masuk dalam perkiraan untuk bisa diberangkatkan pada Musim Haji 2024.
“Semoga November sudah bisa dibuka, jamaah yang diperiksa dan sehat, diminta untuk menjaga kesehatannya dan pada saatnya nanti bisa melakukan pelunasan biaya haji,” ujarnya. (Z-4)
Kemenkes menyebut total kasus covid-19 dari Minggu ke-1 hingga Minggu ke-30 tahun 2025 sebanyak 291 kasus
Menurut data Kementerian Kesehatan, 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), serangan jantung dan strok.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat miskin. Menurut Banggar DPR, dana itu ada di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes
Kementerian Kesehatan dalam implementasi PP 28 Tahun 2024 baru sebatas pemanasan atau stretching.
Di ASEAN, empat negara yang sudah mengadopsi plain packaging atau standardized packaging dengan ukuran peringatan kesehatan 75%.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
Pembangunan fasilitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan.
BWA menawarkan kerja sama kepada Kemenag untuk pelatihan yang diberi title "Memilih dan Menata Sound System Masjid Tersertifikasi".
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Pelaku menjual tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, yang seharusnya dipakai untuk mempercepat antrean.
Nikah massal digelar sebagai salah satu upaya membantu masyarakat kurang mampu dan upaya menekan jumlah nikah siri yang tergolong banyak di Kalsel.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved