Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Bekerja pada suatu instansi pemerintah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dengan tunjangan kinerja (Tukin) yang tinggi adalah impian banyak orang. Namun, untuk mencapai hal tersebut tidak mudah, sebab terdapat kualifikasi yang harus dipenuhi melalui proses seleksi yang ketat. Apalagi pemerintah tengah mewacanakan kenaikan tukin ASN di sejumlah kementerian dan lembaga.
Tukin adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja ASN. Jumlah tukin bisa berbeda pada setiap instansi pemerintahan dan golongan atau jabatan setiap ASN.
Lantas, apa saja lembaga pemerintah dengan tukin tertinggi saat ini? Simak penjelasan berikut.
Baca juga: Mengenal Sistem Single Salary PNS yang akan Diterapkan pada 2024
1. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
ASN Pemprov DKI Jakarta menerima TPP yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta 64/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 19/2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
Posisi yang mendapatkan TTP tertinggi adalah Sekretaris Daerah, yaitu Rp127,7 juta. Sedangkan, PNS DKI yang mendapatkan TTP terendah adalah calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp3,5 juta.
2. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Dirjen pajak Kemenkeu menjadi salah satu kementerian yang memberikan gaji tertinggi se Indonesia. Tukin pada lembaga ini pun termasuk tinggi bagi setiap pegawainya.
Menurut data, Tukin pegawai-pegawai ini sudah lebih dari Rp5 juta per bulannya. Untuk PNS dengan pangkat terendah saja, mereka akan diberi tunjangan penghasilan sebesar Rp5,36 juta rupiah per bulan. Setelah itu, bagi pegawai yang memiliki pangkat tinggi memiliki tukin sebesar Rp117 juta per bulan.
Baca juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 Dibuka, Cek Infonya Di Sini
3. Kementerian Keuangan
Tunjangan PNS kementerian yang dipimpin Yasonna H Laoly itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 5/2015. Jabatan paling rendah mendapatkan tunjangan sebesar Rp2,21 juta, sementara kelas tertinggi tunjangannya bisa mencapai Rp27,5 juta.
4. Badan Pemeriksa Keuangan
BPK menjadi salah satu lembaga negara yang memiliki besaran tunjangan yang lumayan dibandingkan yang lainnya, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 188/2014.
Tunjangan paling rendah yang diterima PNS BPK yakni sebesar Rp1,54 juta, sementara yang paling besar adalah Rp41,5 juta untuk kelas jabatan 17.
5. Mahkamah Agung
Mahkamah Agung tiap tahunnya selalu membuka lowongan ASN baru dan dapat dipastikan akan banyak yang akan melamar.
Seleksi CPNS di tahun ini pun nggak akan jauh berbeda. Karena masyarakat sudah tahu, MA akan memberikan gaji dan tunjangan yang tinggi. Tentunya nilai tinggi itu bisa menjadi sarana untuk hidup sejahtera.
Untuk pegawai dengan golongan terendah, Tunjangan kinerjanya sebesar Rp1,71 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Kemudian yang tertinggi sebesar Rp31,6 juta hingga Rp32,6 juta per bulan.
(Z-9)
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2025 yang mengatur kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai di lingkungan Kemenpora
Para dosen ASN melakukan aksi damai menuntut tunjangan kinerja atau tukin di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (3/2). Mereka mogok mengajar jika tukin tak kunjung dibayarkan.
Pada Senin (3/2/2025) nanti, dosen berstatus ASN di bawah Kemendiktisaintek akan menuntut hak atas tukin.
Profesi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menarik minat banyak orang karena stabilitas karier dan berbagai tunjangan yang ditawarkan.
KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisantek) menyampaikan tidak ada anggaran untuk tunjangan kinerja (tukin) dosen pada 2025.
KETUA Majelis Hakim Asmudi memutuskan kepada 10 orang terdakwa kasus mark up tunjangan kinerja (tukin) hukuman 2 sampai 6 tahun penjara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved