Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
GENERASI muda Indonesia menjadi penentu dunia politik di Tanah Air. Hal tersebut menjadi topik pembahasan dalam diskusi tentang pemuda dan Pemilu dengan tema Peran pemuda dalam menentukan masa depan politik yang berlangsung akhir pekan lalu di Jakarta.
Hadir dalam acara tersebut staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Alia Noorayu Laksono sebagai moderator dan Gianluigi (founder komisi.co) serta Ali Ghiffar Putra Rinanto (Ketua Umum bakornas Fokusmaker) sebagai narasumber.
Ali dalam kesempatan itu mengatakan pemuda bukan hanya segelintir individu. Mereka dalam Pemilu adalah kelompok pemilih yang signifikan. Suara mereka memiliki potensi besar untuk memengaruhi hasil pemilihan dan komposisi kekuasaan politik. "Energinya, pandangan segar, dan semangat mereka dapat membawa perubahan positif dalam politik," kata Ali.
Baca juga: Pemuda dan Hubungan Diplomatik ASEAN Masa Depan
"Pemuda seringkali menjadi penggerak perubahan dalam agenda politik. Mereka memperjuangkan isu-isu yang mereka anggap penting, seperti perubahan iklim dan pendidikan. Isu-isu ini menjadi pusat perhatian mereka dan memaksa para pemimpin politik untuk merespons," sambung dia.
Sementara Gianluigi mengatakan pemuda saat ini tumbuh dalam era teknologi digital. Mereka aktif di media sosial dan menggunakan teknologi digital sebagai sarana untuk berkomunikasi, berorganisasi, dan menyebarkan informasi politik.
Baca juga: ICW Dorong Transaksi Nontunai pada Pemilu 2024
"Ini mengubah cara kampanye politik dilakukan dan cara pemilih dipengaruhi.Untuk memastikan partisipasi yang efektif, penting untuk memberikan pendidikan politik kepada pemuda. Ini mencakup pemahaman tentang proses pemilihan, hak-hak pemilih, dan dampak kebijakan politik terhadap masyarakat. Dengan pengetahuan ini, pemuda dapat membuat keputusan yang berinformasi," tutur dia.
Di akhir acara, Alia mengungkapkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan penandatanganan MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemuda dalam Pemilu dan menyosialisasikan pentingnya peran pemuda di ajang tersebut.
"Pemuda seringkali dihadapkan dengan apatis politik dan pemikiran kritis dapat membantu mereka menyadari bahwa suara mereka memiliki dampak," kata Alia.
Dia menambahkan pemuda adalah agen perubahan yang potensial, dan mereka harus berpartisipasi aktif dalam politik untuk membentuk masa depan yang lebih baik.Pemuda adalah harapan kita. Peran mereka dalam politik adalah landasan masa depan politik yang inklusif dan demokratis.
"Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pemuda memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk arah politik negara kita," tutup Alia. (Z-6)
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved