Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan langkah tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan air di tengah ancaman kekeringan berbagai wilayah Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Pakar Hidrologi Sumber Daya Air IPB University Hidayat Pawitan.
Ia membeberkan, langkah tanggap darurat yang dapat dilakukan pemda saat ini ialah dengan mengirim tangki-tangki air bersih ke lingkungan padat penduduk untuk membagikan air bersih ke masyarakat.
“Tapi tentunya penyediaan tangki air bersih ke masyarakat ini sangat terbatas kapasitasnya, yaitu 3 sampai 5 meter kubik/ tangki. Berarti kira-kira hanya bisa melayani 300 sampai 500 jiwa per tangki. Distribusi air bersih dengan tangki ini barangkali yang paling inefisiensi karena besarnya jumlah air yang terbuang,” kata Hidayat saat dihubungi, Sabtu (9/9).
Baca juga: Sawah Mengering, Warga Gununghalu Bandung Barat Gelar Salat Minta Hujan
Padahal, dulu, ketika 1950 sampai 1960-an, dia membeberkan bahwa sebagai bagian dari infrastruktur utiliti kota selalu ada hidran yang bisa dibuka dalam kondisi darurat, termasuk untuk pemadaman kebakaran. Sayangnya, saat ini fasilitas itu tidak lagi tersedia di berbagai kota, dan hanya ada di gedung-gedung besar.
Menurut dia, semestinya pemerintah daerah sudah memiliki perhitungan rancangan penyediaan pasokan air domestik yang harus tersedia sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca juga: 37,5% Wilayah Masuk Musim Kemarau Lebih Awal
Pasalnya, kondisi hidrologis Indonesia dengan curah hujan yang relatif berlimpah, yakni 2.700 mm per tahun semestinya tidak menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidayat membeberkan, kebutuhan air domestik sekitar 60 sampai 200 liter/kapita/ha sebenarnya tidak banyak dibanding dengan kebutuhan air tanaman yang mencapai 1 sampai 2 liter/detik/hektare.
“Masalahnya di kawasan padat penduduk. Maka kebutuhan air domestik ini jadi besar dan perhatian pemerintah setempat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hal demikian semestinya sudah masuk dalam perhitungan rancangan penyediaan pasokan air domestik yang harus tersedia sepanjang waktu. Berbeda dengan kebutuhan air irigasi yang cukup diberikan saat ada tanaman dalam masa tanam,” beber dia.
Hidayat menjabarkan, ada tiga tipe kekeringan yang disebabkan dari El Nino. Yakni kekeringan meteorologi yang dicirikan dengan berkurangnya curah hujan yang mengakibatkan tanaman kekurangan air, kekeringan hidrologi yang dicirikan dengan berkurangnya debit sungai dan kekeringan sosial ekonomi yang memberi dampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, khususnya yang menyangkut pasokan air baku masyarakat.
Selain pemerintah, Hidayat menilai masyarakat juga perlu menyikapi ancaman kekeringan ini dengan baik.
“Masyarakat harus dapat hidup dengan kondisi kekeringan yang membuat ketersediaan air terbatas dengan lebih sadar dan hirup hemat air,” pungkas dia. (Ata/Z-7)
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
Ketersediaan air bersih tidak hanya diperlukan untuk konsumsi, tetapi juga untuk menjaga sanitasi lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, serta menunjang aktivitas harian.
Transformasi digital ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menjamin kedaulatan air di Ibu Kota
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih di Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Jateng, Jatim, Kalsel dan Sulsel.
Pasokan air bersih Aceh Tamiang kembali normal setelah SPAM IKK Rantau beroperasi pascabanjir. Menteri PU memastikan kualitas air aman dan layak konsumsi.
Kecamatan Pauh dan Kuranji mengalami krisis air bersih akibat sumur mengering serta kerusakan bendungan dan irigasi pascabencana November 2025.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih di Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Jateng, Jatim, Kalsel dan Sulsel.
Ratusan pengungsi banjir di Aceh Tamiang mendesak bantuan air bersih dan MCK. PDAM rusak fatal, kondisi tenda pengungsian memprihatinkan.
Menurut anggota tim pengabdian Dr Imam Muslem, kegiatan tersebut dilakukan secara adaptif mengikuti dinamika pasca bencana.
BANJIR bandang dan tanah longsor yang puncaknya terjadi pada 26-27 November lalu sedikitnya telah meluluhlantakkan 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved