Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufik Basari mendukung Program Pembangunan Desa Siap Siaga, Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Menurut Taufik, program Kesiapsiagaan Nasional harus dilakukan dan ditingkatkan demi melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme jelang tahun politik 2024.
BNPT, kata Taufik, perlu meningkatkan program pencegahan intoleransi dan radikalisme dengan melihat fenomena oknum masyarakat yang tidak menghormati dan menghargai hak beribadah orang lain.
Baca juga: Amnesty Indonesia Sebut Pengendalian Tempat Ibadah Munculkan Potensi Pembatasan HAM
"Kami berharap, ada program yang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memiliki penghormatan hak untuk beribadah," jelas Taufik saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama BNPT RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Agung Budi Santoso, Menurut Agung, program kesiapsiagaan nasional akan sangat berpengaruh dalam menghalau kelompok-kelompok yang berusaha mengganggu ataupun mengacaukan jalannya pemerintahan.
"Kami mendukung BNPT karena memang situasi 2023 ini sudah mulai menghangat. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu atau ingin mengacaukan jalannya pemerintahan ataupun jalan terhadap situasi untuk pergantian dari pimpinan negara ini. Ini tentunya perlu dikawal dengan tepat," ujarnya.
Baca juga: Cegah Radikalisasi di Masjid, Kepala BNPT: Kita Perlu Mekanisme Kontrol
BNPT berkomitmen untuk membangun ketahanan masyarakat dari ideologi radikalisme. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel.
Menurut Rycko, langkah tersebut, diambil guna mewujudkan visi Indonesia Damai, Indonesia Tanpa Kekerasan, dan Indonesia Harmoni terutama menjelang tahun politik 2024.
Rycko menjelaskan, komitmen tersebut diimplementasikan melalui Program Pembangunan Desa Siap Siaga-Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai.
Baca juga: Cegah Intoleransi, Perempuan Sangat Krusial Tentukan Pola Pikir Keluarga
"Dalam rangka membangun ketahanan desa yang toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, kami menginisiasi hadirnya Desa Siap Siaga," ujarnya.
Terkait program Sekolah Damai, Kepala BNPT RI mengatakan bahwa Indonesia perlu memiliki sekolah yang toleran dan memiliki moderasi beragama yang baik.
"Kita perlu membangun sekolah yang toleran, moderasi beragama, dan memiliki ketahanan terhadap masuknya ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme," jelasnya. (RO/S-4)
BNPT menyebut seorang perempuan yang sejatinya memiliki nilai keibuan, justru secara sengaja atau tidak sengaja menjadi aktor penting di dalam berbagai peristiwa atau aktivitas terorisme.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan perlindungan untuk kepulangan jamaah haji.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
KELOMPOK Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerjasama Internasional Darmansjah Djumala menegaskan pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pantas diapresiasi.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved