Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufik Basari mendukung Program Pembangunan Desa Siap Siaga, Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Menurut Taufik, program Kesiapsiagaan Nasional harus dilakukan dan ditingkatkan demi melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme jelang tahun politik 2024.
BNPT, kata Taufik, perlu meningkatkan program pencegahan intoleransi dan radikalisme dengan melihat fenomena oknum masyarakat yang tidak menghormati dan menghargai hak beribadah orang lain.
Baca juga: Amnesty Indonesia Sebut Pengendalian Tempat Ibadah Munculkan Potensi Pembatasan HAM
"Kami berharap, ada program yang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memiliki penghormatan hak untuk beribadah," jelas Taufik saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama BNPT RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Agung Budi Santoso, Menurut Agung, program kesiapsiagaan nasional akan sangat berpengaruh dalam menghalau kelompok-kelompok yang berusaha mengganggu ataupun mengacaukan jalannya pemerintahan.
"Kami mendukung BNPT karena memang situasi 2023 ini sudah mulai menghangat. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu atau ingin mengacaukan jalannya pemerintahan ataupun jalan terhadap situasi untuk pergantian dari pimpinan negara ini. Ini tentunya perlu dikawal dengan tepat," ujarnya.
Baca juga: Cegah Radikalisasi di Masjid, Kepala BNPT: Kita Perlu Mekanisme Kontrol
BNPT berkomitmen untuk membangun ketahanan masyarakat dari ideologi radikalisme. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel.
Menurut Rycko, langkah tersebut, diambil guna mewujudkan visi Indonesia Damai, Indonesia Tanpa Kekerasan, dan Indonesia Harmoni terutama menjelang tahun politik 2024.
Rycko menjelaskan, komitmen tersebut diimplementasikan melalui Program Pembangunan Desa Siap Siaga-Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai.
Baca juga: Cegah Intoleransi, Perempuan Sangat Krusial Tentukan Pola Pikir Keluarga
"Dalam rangka membangun ketahanan desa yang toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, kami menginisiasi hadirnya Desa Siap Siaga," ujarnya.
Terkait program Sekolah Damai, Kepala BNPT RI mengatakan bahwa Indonesia perlu memiliki sekolah yang toleran dan memiliki moderasi beragama yang baik.
"Kita perlu membangun sekolah yang toleran, moderasi beragama, dan memiliki ketahanan terhadap masuknya ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme," jelasnya. (RO/S-4)
REMAJA dan anak-anak sekarang dinilai lebih rentan terhadap paparan paham radikal di ruang digital. Kondisi ini dinilai berbahaya karena kelompok usia tersebut dalam fase pencarian jati diri.
BNPT mengungkapkan ada 27 rencana serangan terorisme yang berhasil dicegah dalam tiga tahun terakhir, dengan ratusan pelaku terafiliasi ISIS ditangkap.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
KEPALA BNPT Eddy Hartono menyoroti secara mendalam fenomena memetic radicalization yang kini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda.
Menurut Edi Hartono, media sosial dan game online telah terbukti menjadi salah satu sarana yang digunakan pelaku terorisme untuk melakukan perekrutan.
Program ini memberikan edukasi mendalam mengenai upaya mitigasi penyebaran paham radikal terorisme di ruang digital.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
INDONESIA bukan bangsa kecil. Ia lahir dari semangat, darah, dan cita-cita luhur: memerdekakan manusia dari ketakutan, kebodohan, dan ketidakadilan.
FORUM Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) merekomendasikan perlunya langkah tegas negara melalui revisi regulasi hingga pembentukan UU Anti-Intoleransi.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan upaya mencegah intoleransi memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada peraturan pemerintah atau undang-undang. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved