Cegah Radikalisasi di Masjid, Kepala BNPT: Kita Perlu Mekanisme Kontrol

KEPALA BNPT Komisaris Jenderal Rycko Amelza Dahniel membantah dirinya mengusulkan semua tempat ibadah agar di bawah kontrol pemerintah saat rapat bersama anggota Komisi III DPR RI, Senin, 4 September 2023.

Rycko menuturkan dirinya memberi masukan untuk mencegah radikalisasi di tempat ibadah, Indonesia perlu memiliki mekanisme kontrol di tempat ibadah bukan pemerintah yang mengontrol.

“Terhadap penggunaan tempat-tempat ibadah untuk menyebarkan rasa kebencian, kekerasan, mekanisme kontrol itu artinya bukan pemerintah yang mengontrol. Mekanisme kontrol itu bisa tumbuh dari pemerintah beserta masyarakat,” tegas Rycko kepada Media Indonesia, Selasa (5/9).

Baca juga: BNPT Usulkan Tempat Ibadah di Bawah Kendali Pemerintah, PGI: Itu Sikap Frustasi

Rycko menjelaskan yang dimaksud mekanisme kontrol itu ialah para pengurus masjid, atau tokoh agama yang ada di sekitar tempat ibadah dapat melaporkan jika ada ajaran-ajaran yang mengarah radikalisme.

“Dari tokoh-tokoh agama setempat, atau masyarakat yang mengetahui ada tempat-tempat ibadah digunakan untuk menyebarkan rasa kebencian, menyebarkan kekerasaan, itu harus disetop. Orang-orangnya dipanggil dan ditegur serta ditanya mengapa kalian menyebarkan ajaran kebencian, mengajarkan ajaran kekerasan. Kalau dikasih tahu saja masih melawan laporkan ke aparat. Itu mekanisme kontrol,” tuturnya.

Baca juga: Kontrol Tempat Ibadah Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional Masyarakat

“Kalau pemerintah yang mengontrol tak akan sanggup,” papar Rycko.

BNPT, kata Ryko, telah melakukan studi banding ke berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Maroko. Ia menyebut negara-negara tersebut menerapkan mekanisme mengontrol tempat ibadah oleh pemerintah.

Rycko menuturkan negara-negara yang menerapkan mekanisme kontrolnya diatur penuh oleh pemerintah itu tak bisa disusupi oleh ajaran kebencian maupun radikalisme.

“Mereka bisa menerapkan karena negaranya kecil. Kita banyak sekali bagaimana cara kontrolnya. Makanya kita usul untuk mekanisme kontrol bersama masyarakat,” tandasnya. (Ykb/Z-7)