BUMN dan K/L Diminta Adakan Pembinaan Wawasan Kebangsaan

MUSTASYAR atau Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2026 KH Said Aqil Siradj meminta BUMN dan kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan pembinaan wawasan kebangsaan kepada pegawainya.

Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu pun meminta BUMN beserta K/L rutin mengadakan pembinaan cinta Tanah Air kepada pegawai untuk mencegah berkembangnya paham radikal di kalangan instansi pemerintah.

"Harus terus diadakan dan tidak cukup hanya di pusat, tetapi harus di setiap daerah. Di setiap BUMN, termasuk juga di kementerian-kementerian," kata Said seperti dilansir Antara di Jakarta, Jumat (25/8).

Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) itu juga meminta seluruh instansi BUMN dan K/L untuk senantiasa mengawasi pegawai, dan perlu dilakukan seleksi penerimaan pegawai yang benar-benar selektif.

"Harus benar-benar selektif dalam menerima pegawainya. Kemudian setelah masuk, tentunya harus ada juga pembinaan tidak hanya cukup dilakukan cuma sekali, tapi harus terus-menerus," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Said menanggapi terungkapnya kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan tersangka DE, pada Senin (14/8) lalu. DE yang terkonfirmasi sebagai salah satu pegawai KAI itu, diketahui terafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) dan Mujahidin Indonesia Barat (MIB).

Baca juga: BNPB Siapkan Ketangguhan Masyarakat Hadapi Bencana  

Said mengaku terkejut saat kali pertama mengetahui kabar tersebut karena selama ini tidak pernah ada kasus serupa. "Kagetnya karena ini di kalangan KAI. Kalau di BUMN lain saya sudah tahu ada kelompok-kelompok teroris. Kalau di PT KAI sendiri baru kali ini. Ternyata dari penampilannya pun tidak begitu kelihatan dia sebagai seorang teroris," katanya.

Dia mengatakan kasus itu harus menjadi pengingat bagi BUMN dan K/L, terutama dalam menghadirkan penceramah di lingkungan instansi. "Semua harus waspada terhadap bahaya-bahaya paham radikal. Ini semua berasal dari banyaknya khatib yang radikal yang kemudian malah dipakai di BUMN atau kementerian/lembaga melalui majelis taklim," imbuhnya.

Said juga berpesan kepada masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, bahwa radikalisme terorisme itu bertentangan dan tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ia mengingatkan bahwa pesan perdamaian sudah tertuang dalam Al-Qur'an.

"Indonesia ini bukan negara agama, tetapi negara kebangsaan yang berasal dari semua komponen yang ada, baik apa pun agamanya, suku atau etnisnya, dan sebagainya. Itu sudah merupakan keputusan founding fathers kita, termasuk dari kalangan Nahdlatul Ulama," kata dia. (Ant/I-2)