Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
EKONOM senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin menyambut baik rencana pemerintah memperpanjang pemberian bantuan sosial beras. Menurutnya, bantuan tersebut bakal dibutuhkan oleh masyarakat miskin di Indonesia.
"Bagus. Bagi kaum miskin, mereka tetap harus dapat bansos," ujarnya saat dihubungi, Selasa (25/7).
Dia menambahkan, program bantuan sosial kerap kali memang dijadikan alat politik. Namun selagi bantuan itu benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, maka itu bukan menjadi soal.
Baca juga: Telusuri Dugaan Korupsi Bansos Beras, KPK Panggil 4 Saksi
Hal yang perlu dipertanyakan adalah apabila pemerintah menghentikan sama sekali program bantuan sosial tersebut. Padahal di saat yang sama ada ancaman sektor pangan yang mungkin berdampak bagi masyarakat miskin di Tanah Air.
"Apakah ada anggapan untuk dipolitisasi? Itu konsekuensi dari program bantuan sosial. Justru kalau bansos dihentikan, alasannya harus lebih kuat," jelasnya.
Baca juga: Cek Bansos 2023 BPNT, BST, PKH Lewat HP, Link Download Aplikasi Resmi Kemensos RI
Diketahui sebelumnya, pemerintah bakal memperpanjang pemberian bantuan sosial berupa beras kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut bakal diberikan sejak Oktober 2023 hingga Desember 2024.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengatakan, bantuan beras itu dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Terlebih di akhir tahun ada momen natal dan tahun baru. (Mir/Z-7)
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema.
Guru Besar IPB University Edi Santoso mengapresiasi gebrakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang secara berani telah membongkar adanya praktek kecurangan kualitas beras.
Setelah ada keputusan, pemerintah akan memberikan waktu transisi untuk penyesuaian sehingga tidak serta merta langsung diterapkan.
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved