Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang saksi. Pemanggilan itu terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Empat saksi diperiksa di Gedung KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, (5/7).
Ali mengatakan saksi tersebut, yakni Yudha Perkasa, Raditya Mahendra, dan Wahid Junaidi. Mereka bertiga adalah bagian dari Tim Uji Petik Program Bantuan Sosial Beras 2020 Kemensos.
"Sedangkan saksi keempat atas nama Diah Destriana Hikmah selaku pe-review Subbag Program dan Anggaran Dirjen Dayasos," jelas dia.
Baca juga: Cara Cek Penerima BLT PKH dan BPNT Tahap 3 yang Cair Mulai Juli 2023
Sebelumnya, kantor Kemensos digeledah KPK terkait dengan kasus ini. Sejumlah dokumen juga disita penyidik saat itu.
"Ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Mei 2023.
Kasus ini sudah di tahap penyidikan. KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut mulai dari eks Direktur Utara (Dirut) PT TransJakarta sekaligus Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, M Kuncoro Wibowo hingga Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa Persero Budi Susanto.
Baca juga: Cek Bansos 2023 BPNT, BST, PKH Lewat HP, Link Download Aplikasi Resmi Kemensos RI
Berikutnya, VP Operation PT PT Bhanda Ghara Reksa Persero April Churniawan dan Ketua tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren. Kemudian anggota tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani serta General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.
Mereka sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan.
(Z-9)
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan posisi stok beras di gudang saat ini mencapai 1,457 juta ton.
PEMERINTAH menyiapkan total Rp28,8 triliun untuk menggulirkan bantuan sosial hingga Juni 2024. Dana tersebut untuk dua program bansos, yakni bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT).
Dampak dari penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras yang dikucurkan Jokowi membuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog berkurang.
KETUA DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bansos yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan bantuan negara untuk rakyat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat akan diberikan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.
Rencana pemberian bantuan pangan tersebut merupakan instruksi dari bupati.
Bantuan diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, serta menurunkan angka stunting.
Di Kota Sukabumi terdapat sebanyak 26.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tersebut
Bantuan beras pemerintah yang digulirkan bagi KPM tentu sangat membantu di tengah kondisi beras yang langka dan harga yang mahal
Mereka rela mengantri sambil hujan-hujanan sejak pagi untuk mendapatkan jatah beras gratis sebanyak 10 kilogram
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved