Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang saksi. Pemanggilan itu terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Empat saksi diperiksa di Gedung KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, (5/7).
Ali mengatakan saksi tersebut, yakni Yudha Perkasa, Raditya Mahendra, dan Wahid Junaidi. Mereka bertiga adalah bagian dari Tim Uji Petik Program Bantuan Sosial Beras 2020 Kemensos.
"Sedangkan saksi keempat atas nama Diah Destriana Hikmah selaku pe-review Subbag Program dan Anggaran Dirjen Dayasos," jelas dia.
Baca juga: Cara Cek Penerima BLT PKH dan BPNT Tahap 3 yang Cair Mulai Juli 2023
Sebelumnya, kantor Kemensos digeledah KPK terkait dengan kasus ini. Sejumlah dokumen juga disita penyidik saat itu.
"Ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Mei 2023.
Kasus ini sudah di tahap penyidikan. KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut mulai dari eks Direktur Utara (Dirut) PT TransJakarta sekaligus Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, M Kuncoro Wibowo hingga Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa Persero Budi Susanto.
Baca juga: Cek Bansos 2023 BPNT, BST, PKH Lewat HP, Link Download Aplikasi Resmi Kemensos RI
Berikutnya, VP Operation PT PT Bhanda Ghara Reksa Persero April Churniawan dan Ketua tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren. Kemudian anggota tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani serta General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.
Mereka sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan.
(Z-9)
KPK menduga ada pendistribusian fiktif bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan di Kementerian Sosial.
Bansos akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Seluruh Indonesia. Salah satunya di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).
Dalam penyaluran Bansos Sembako dan PKH hingga diterima utuh oleh KPM, Pos Indonesia menggunakan tiga metode.
Tahun 2023 ini Bansos Sembako dan PKH memasuki tahap kedua. Salah satu wilayah yang telah menerima penyaluran bansos yaitu Bandung, Jawa Barat.
Pencairan bansos bulan Agustus ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum menerima dana bantuan pada Juli 2023 lalu.
Petugas Pos Indonesia harus masuk ke beberapa lokasi yang sulit dijangkau, untuk memastikan Bansos Sembako dan PKH terdistribusikan kepada KPM.
Bulan ini dilakukan juga pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Bantuan pangan yang disalurkan untuk Warga Desa Cibeber saat ini untuk 200 KPM. Sebelumnya penerimanya sebanyak 196 PKM.
TPID Kota Cirebon meluncurkan program PBB khusus untuk komoditas beras
Bawaslu telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) untuk meminta jadwal dan lokasi penyaluran bansos pangan.
Mereka rela mengantri sambil hujan-hujanan sejak pagi untuk mendapatkan jatah beras gratis sebanyak 10 kilogram
Bantuan beras pemerintah yang digulirkan bagi KPM tentu sangat membantu di tengah kondisi beras yang langka dan harga yang mahal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved