Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan menyatakan siap mengambil langkah damai terkait kasus gagal ginjal akut pada anak yang kasusnya terjadi pada 2022 lalu. Namun demikian, saat ini masih ada beberapa hal yang perlu disepakati bersama terkait permintaan dari korban.
Menanggapi hal tersebut, Tim Advokasi untuk Kemanusiaan Reza Zia mengatakan bahwa pernyataan ini merupakan hal yang tidak perlu didengar dan diperhatikan. “Atas dasar apa mereka (Kemenkes) mengatakan siap berdamai tapi faktanya apa yang kami mintakan ke mereka dalam mediasi kemarin terutama hak-hak korban atas pelayanan kesehatan mereka tidak bisa dipenuhi dan difasilitasi,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (21/7).
Lebih lanjut, Reza juga merasa keberatan dengan pernyataan bahwa korban gagal ginjal akut yang masih selamat telah diberikan layanan kesehatan dan pengobatan secara gratis. Menurutnya hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pasalnya masih banyak hal yang luput dari perhatian.
“Kalau mereka mengatakan itu sudah ditanggung BPJS, bagaimana dengan pengobatan yang di luar BPJS tersebut. Semisal obat-obatan yang tidak ada di faskes, transportasi korban untuk ke rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang seringkali itu susah ditemui di faskes. Apakah mereka juga melihat dan memantau soal itu? kan tidak sama sekali,” ujar Reza.
Dihubungi secara terpisah, orangtua korban kasus gagal ginjal akut pada anak, Desi Muryani menyatakan baru mengetahui tentang pernyataan ini. Dia juga menolak untuk memberikan tanggapan terkait hal ini. “Untuk info itu saya malah baru dengar. Saya belum bisa ngasih pendapat,” pungkas Desi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Siti Nadia Tarmizi menegaskan pihaknya setuju untuk mengambil langkah damai. "Tapi langkah damai ini kan ada permintaan yang kita bahas dalam mediasi. Ini saya belum terinfo (permintaan seperti apa) tapi ini seperti yang mereka mintakan sebenarnya,” ungkapnya.
Nadia menambahkan bahwa untuk korban gagal ginjal akut pada anak yang masih bertahan hidup, pihaknya telah memberikan kebijakan layanan kesehatan dan pengobatan secara gratis.
Sementara itu, untuk diketahui, lima perusahaan tergugat yang telah menyatakan damai yakni PT Universal Pharmaceutical, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, dan PT Mega Setia Agung Kimia.
Dihubungi secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih dalam proses pembahasan antar kementerian atau lembaga terkait bantuan yang akan diberikan kepada korban gagal ginjal akut pada anak.
“Sedang dalam proses. Mudah-mudahan segera ada jalan keluarnya. Pokoknya kalau payung hukumnya sudah ditemukan, prosedur yang harus dilalui sudah benar, secepatnya akan direalisasi (bantuan untuk korban),” pungkas Muhadjir. (H-1)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
Potensi Tiongkok dan Indonesia untuk berperan sebagai perantara perdamaian di Timur Tengah sangat besar.
Sidang mediasi antara Yakin dan KPU sendiri sudah digelar tiga kali di KIP, yakni pada 14, 18, dan 21 Maret 2024.
Tingginya kasus perceraian di Banten, disinyalir karena banyaknya pernikahan dini atau belum matang berumah tangga, pernikahan disebabkan hamil di luar nikah atau dipaksakan.
PARA pelaku koperasi dan UMKM (KUMKM) harus senantiasa mengutamakan komunikasi yang baik dan mediasi dalam mengatasi persoalan atau sengketa hukum.
Almas mengajukan proposal perdamaian yang mengejutkan, dalam sidang mediasi tertutup gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Senin (12/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved