Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEMENTERIAN Kesehatan menyatakan siap mengambil langkah damai terkait kasus gagal ginjal akut pada anak yang kasusnya terjadi pada 2022 lalu. Namun demikian, saat ini masih ada beberapa hal yang perlu disepakati bersama terkait permintaan dari korban.
Menanggapi hal tersebut, Tim Advokasi untuk Kemanusiaan Reza Zia mengatakan bahwa pernyataan ini merupakan hal yang tidak perlu didengar dan diperhatikan. “Atas dasar apa mereka (Kemenkes) mengatakan siap berdamai tapi faktanya apa yang kami mintakan ke mereka dalam mediasi kemarin terutama hak-hak korban atas pelayanan kesehatan mereka tidak bisa dipenuhi dan difasilitasi,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (21/7).
Lebih lanjut, Reza juga merasa keberatan dengan pernyataan bahwa korban gagal ginjal akut yang masih selamat telah diberikan layanan kesehatan dan pengobatan secara gratis. Menurutnya hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pasalnya masih banyak hal yang luput dari perhatian.
“Kalau mereka mengatakan itu sudah ditanggung BPJS, bagaimana dengan pengobatan yang di luar BPJS tersebut. Semisal obat-obatan yang tidak ada di faskes, transportasi korban untuk ke rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang seringkali itu susah ditemui di faskes. Apakah mereka juga melihat dan memantau soal itu? kan tidak sama sekali,” ujar Reza.
Dihubungi secara terpisah, orangtua korban kasus gagal ginjal akut pada anak, Desi Muryani menyatakan baru mengetahui tentang pernyataan ini. Dia juga menolak untuk memberikan tanggapan terkait hal ini. “Untuk info itu saya malah baru dengar. Saya belum bisa ngasih pendapat,” pungkas Desi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Siti Nadia Tarmizi menegaskan pihaknya setuju untuk mengambil langkah damai. "Tapi langkah damai ini kan ada permintaan yang kita bahas dalam mediasi. Ini saya belum terinfo (permintaan seperti apa) tapi ini seperti yang mereka mintakan sebenarnya,” ungkapnya.
Nadia menambahkan bahwa untuk korban gagal ginjal akut pada anak yang masih bertahan hidup, pihaknya telah memberikan kebijakan layanan kesehatan dan pengobatan secara gratis.
Sementara itu, untuk diketahui, lima perusahaan tergugat yang telah menyatakan damai yakni PT Universal Pharmaceutical, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, dan PT Mega Setia Agung Kimia.
Dihubungi secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih dalam proses pembahasan antar kementerian atau lembaga terkait bantuan yang akan diberikan kepada korban gagal ginjal akut pada anak.
“Sedang dalam proses. Mudah-mudahan segera ada jalan keluarnya. Pokoknya kalau payung hukumnya sudah ditemukan, prosedur yang harus dilalui sudah benar, secepatnya akan direalisasi (bantuan untuk korban),” pungkas Muhadjir. (H-1)
PENYAKIT hipertensi, diabetes melitus, hingga masalah gigi menjadi penyakit yang banyak ditemukan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan epidemiolog menyusul temuan 2 kasus covid-19 di provinsi tersebut.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan pentingnya memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak-anak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Lonjakan terbaru kasus covid-19 di sejumlah negara di Asia kembali menghadirkan tantangan kesehatan masyarakat yang harus segera ditangani.
DISPARITAS prevalensi stunting antara provinsi masih sangat besar. Provinsi Bali menjadi provinsi terbaik dalam hal penurunan stunting, bahkan jauh di bawah angka nasional.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
Potensi Tiongkok dan Indonesia untuk berperan sebagai perantara perdamaian di Timur Tengah sangat besar.
Sidang mediasi antara Yakin dan KPU sendiri sudah digelar tiga kali di KIP, yakni pada 14, 18, dan 21 Maret 2024.
Tingginya kasus perceraian di Banten, disinyalir karena banyaknya pernikahan dini atau belum matang berumah tangga, pernikahan disebabkan hamil di luar nikah atau dipaksakan.
Proses mediasi guna mengakhiri kerusuhan yang terjadi di Kota Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan akan disegerakan sehingga kondusivitas daerah akan terjaga
Mohammed bin Salman menawarkan untuk menjadi tuan rumah pembicaraan mediasi antara Rusia dan Ukraina dalam pembicaraan via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved