Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG perayaan Idul Fitri 1444H, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA memberi pengarahan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan SatDamkar seluruh Indonesia secara daring, Senin (17/4).
Pengarahan itu menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor 400.4.4.1/2205/SJ tanggal 13 April 2023 tentang Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444H Tahun 2023.
Dalam arahannya, Safrizal menyampaikan, “Pertama, Kasatpol PP agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan Forkopimda dalam memetakan daerah potensi rawan gangguan trantibum dan bencana alam yang selanjutnya membuat rencana aksi,”
Baca juga: Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Agar Mudik Lancar dan Inflasi Terkendali
Safrizal juga menegaskan kelancaran mudik lebaran merupakan tugas penting para Satpol PP, Damkar, serta dinas lainnya untuk bersiaga secara penuh dan membagi tanggung jawab selama mudik lebaran.
Ketiga, memastikan tidak terjadi kemacetan di tempat yang berpotensi menjadi pusat keramaian utamanya tempat wisata, terlebih diperkirakan keramaian Lebaran ini meningkat 20-30% dibanding tahun lalu.
"Satpol PP agar identifikasi titik pasar tumpah terutama di area jalan arteri atau menuju pintu tol. Utamanya di jalur Pantura Pulau Jawa serta di beberapa titik di Sumatra. Pasar tumpah diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kemacetan,” imbuh Safrizal.
Baca juga: Kemendagri Apresiasi Capaian Indikator Makro Provinsi Sumut
Keempat, Identifikasi dini gangguan trantibumlinmas seperti bentrokan antarwarga, penodongan atau begal, penggunaan petasan, dan sweeping oleh pihak tertentu yang ilegal.
Satlinmas agar diaktifkan di lingkungan masing-masing untuk mendukung cipta kondisi trantibumlinmas.
Selanjutnya, Satlinmas ikut bekolaborasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk melakukan pengamanan dan patroli lingkungan terutama untuk rumah kosong yang ditinggal mudik.
Keenam, jajaran Damkar perlu melakukan imbauan pada masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir potensi kebakaran selama musim mudik.
Terakhir, Kasatpol PP diminta untuk menindaklanjuti setiap rencana aksi dan dilaporkan kepada Kepala Daerah dan disampaikan ke Kemendagri.
"Satu hal yang penting untuk digarisbawahi adalah pengendalian inflasi daerah, kepala daerah perlu turun langsung check lapangan, pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan terus jaga momentum daya beli masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional", tutup Safrizal. (RO/Z-1)
Mudik motor favorit masyarakat, tapi waspadai Auto-Behavior Syndrome (ABS), kondisi berkendara tanpa sadar akibat kelelahan yang bisa memicu kecelakaan fatal di perjalanan.
Sebanyak 323 bus dengan 16.086 kursi akan diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Sementara dari Bandung disiapkan 23 bus dengan 1.133 kursi.
Pelindo telah memetakan sejumlah pelabuhan yang berpotensi mengalami lonjakan penumpang tertinggi selama mudik Lebaran tahun ini.
Dinas Kesehatan Klaten untuk pos kesehatan menerjunkan 180 tenaga kesehatan dari 34 puskesmas, 13 rumah sakit, 45 klinik, Ballkesmas, Dinas Kesehatan, dan Griya Sehat.
Pemeriksaan dilakukan di PO Cahaya Bakti Utama (CBU) Terminal Sumber, PO Bhineka Sangkuriang di kawasan Ciperna, serta PO Sahabat di Kecamatan Weru.
Hingga saat ini lebih dari 50 persen dari 2.440 kilometer jalan Provinsi di Jawa Tengah belum memiliki lampu penerangan jalan.
Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Ditjen Polpum Kemendagri menggandeng sekolah di Kota Cirebon untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved