Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
MENJELANG perayaan Idul Fitri 1444H, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA memberi pengarahan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan SatDamkar seluruh Indonesia secara daring, Senin (17/4).
Pengarahan itu menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor 400.4.4.1/2205/SJ tanggal 13 April 2023 tentang Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444H Tahun 2023.
Dalam arahannya, Safrizal menyampaikan, “Pertama, Kasatpol PP agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan Forkopimda dalam memetakan daerah potensi rawan gangguan trantibum dan bencana alam yang selanjutnya membuat rencana aksi,”
Baca juga: Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Agar Mudik Lancar dan Inflasi Terkendali
Safrizal juga menegaskan kelancaran mudik lebaran merupakan tugas penting para Satpol PP, Damkar, serta dinas lainnya untuk bersiaga secara penuh dan membagi tanggung jawab selama mudik lebaran.
Ketiga, memastikan tidak terjadi kemacetan di tempat yang berpotensi menjadi pusat keramaian utamanya tempat wisata, terlebih diperkirakan keramaian Lebaran ini meningkat 20-30% dibanding tahun lalu.
"Satpol PP agar identifikasi titik pasar tumpah terutama di area jalan arteri atau menuju pintu tol. Utamanya di jalur Pantura Pulau Jawa serta di beberapa titik di Sumatra. Pasar tumpah diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kemacetan,” imbuh Safrizal.
Baca juga: Kemendagri Apresiasi Capaian Indikator Makro Provinsi Sumut
Keempat, Identifikasi dini gangguan trantibumlinmas seperti bentrokan antarwarga, penodongan atau begal, penggunaan petasan, dan sweeping oleh pihak tertentu yang ilegal.
Satlinmas agar diaktifkan di lingkungan masing-masing untuk mendukung cipta kondisi trantibumlinmas.
Selanjutnya, Satlinmas ikut bekolaborasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk melakukan pengamanan dan patroli lingkungan terutama untuk rumah kosong yang ditinggal mudik.
Keenam, jajaran Damkar perlu melakukan imbauan pada masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir potensi kebakaran selama musim mudik.
Terakhir, Kasatpol PP diminta untuk menindaklanjuti setiap rencana aksi dan dilaporkan kepada Kepala Daerah dan disampaikan ke Kemendagri.
"Satu hal yang penting untuk digarisbawahi adalah pengendalian inflasi daerah, kepala daerah perlu turun langsung check lapangan, pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan terus jaga momentum daya beli masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional", tutup Safrizal. (RO/Z-1)
Selama angkutan Lebaran 2025, Pelni juga menyediakan total 12.750 tiket gratis untuk arus mudik dan arus balik.
Sebagai satu-satunya komponen yang bersentuhan langsung dengan jalan, ban berperan vital dalam keselamatan dan kenyamanan berkendara.
Jenama produk kecantikan di bawah naungan ParagonCorp, Oh My Glam (OMG) sukses menggelar Program Mudik Gratis pada Lebaran lalu.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan program Balik Kerja Bareng BPKH 2025. Kegiatan dilakukan serentak di 5 kota besar, yakni Surabaya, Solo, Yogyakarta, Garut, dan Lampung.
Biaya dan moda transportasi yang semakin beragam dan terjangkau juga turut mengubah pola mudik di masyarakat.
PIHAK kepolisian masih memberlakukan One Way dari di KM 188 - KM 72. Antrian Kendaraan masih terjadi namun terpantau lancar Senin (7/4) selama arus balik mudik
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved