Kasus Stunting di Daerah Sentra Sawit Masih Tinggi

PENANGANAN stunting di daerah sawit menjadi perhatian pemerintah, karena angka stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut masih tinggi. 

Salah satu daerah yang banyak perkebunan sawit yakni Pekanbaru, Riau yang memiliki 12.714 hektare.

Sekretaris Daerah Indra Pomi Nasution mengatakan upaya penanganan stunting sudah dilakukan dengan maksimal dan terus menurunkan angka stunting sesuai target nasional.

"Bukan hanya sekolah negeri yang mendapatkan insentif termasuk guru swasta, guru ngaji, ustad untuk kemajuan pendidikan di kota Pekanbaru. Termasuk anak stunting yang diberi insentif ke pengelola posyandu," kata Indra di Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (6/4).

Berdasarkan data dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 mencatat angka stunting di Pekanbaru mencapai 16,8%. Angka tersebut terbilang cukup baik karena masih di bawah angka rata-rata Provinsi Riau yakni 17%.

"Stunting tidak terpisahkan dari pendidikan. Terdapat 318 anak stunting di Pekanbaru yang juga dibiayai dari Baznas dan CSR lain," ujarnya.

Baca juga: Masih Ada Daerah Bohongi Data Stunting

Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyebut problem stunting dan kemiskinan ekstrem tinggi di wilayahnya. Dia menyebut kedua persoalan ini justru terjadi di wilayah-wilayah sentra sawit.

Kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya keragaman asupan makanan di wilayah-wilayah sawit tersebut. 

“Makan nasi lauknya mi instan,” katanya.

Berdasarkan hasil SSGI 2022 angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatra Barat mengalami kenaikan menjadi 25,2%.

"Strategi yang kita lakukan dengan memastikan apakah pelaksanaan 8 aksi konvergensi tersebut sudah optimal dilakukan pada masing-masing daerah yang masih tinggi angka stuntingnya," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap masing-masing kabupaten/kota melaporkan tentang kondisi sarana-prasarana yang dimiliki terutama berkaitan dengan intervensi spesifik yang sangat mendesak yakni pengadaan alat timbang di masing-masing Posyandu serta alat Ultrasonografi (USG) di masing-masing Puskesmas.

Selain itu, perlunya penataan ulang bantuan-bantuan yang berkaitan dengan intervensi sensitif yaitu berkaitan dengan sanitasi, pengadaan air minum dan air bersih dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting.

“Saya mohon bupati dan wali kota dapat mengusulkan kebutuhan sanitasi air bersih dan air minum kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan kajian yang akurat terkait wilayah mana saja yang betul-betul membutuhkan bantuan tersebut,” jelasnya. (A-2)