Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pendistribusian fiktif kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial. Laporannya pun diyakini telah dimanipulasi.
"Sebenarnya modusnya sering kali terjadi ya kalau kemudian seolah-olah sudah didistribusikan tapi kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga menyusun laporan yang seolah-olah sudah 100%," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 27 Maret 2023.
Ali menjelaskan pihaknya menduga ada beberapa daerah yang pendistribusiannya dimainkan. KPK menemukan ketimbangan antara fakta dengan laporan dalam pengadaan bansos beras yang sudah disalurkan. "Sehingga kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara," ucap Ali.
Baca juga : KPK Sita Dua Barang dari Kantor Kemensos
Kasus ini sudah di tahap penyidikan. KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut.
Mereka semua sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan.
Berikut daftar enam tersangka korupsi bansos PKH yang dicegah KPK:
Baca juga : Bansos Fiktif, Ini Kronologi Penyidik KPK Geledah Kantor Kemensos
1. Mantan Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta sekaligus Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, M Kuncoro Wibowo
2. Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa Persero Budi Susanto
3. VP Operation PT PT Bhanda Ghara Reksa Persero April Churniawan
4. Ketua tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren
5. Anggota tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani
6. General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma menyatakan ketidakpahamannya mengingat dugaan penyelewengan beras bansos PKH itu berlangsung pada periode saat dia belum menjabat di Kementerian Sosial.
Pada 22 Maret 2023, Risma menyatakan, dari kronologi yang ia dapatkan, program BSB berjalan sampai tanggal 30 September 2020. "Saya dilantik tanggal 23 Desember 2020. Jadi tiga bulan setelah itu baru saya dilantik. Jadi kejadiannya seperti itu. Kan saya gak tahu, jadi saya gak bisa komentar," tegas Risma. (MGN/Z-4)
Baca juga : Kantor Kemensos Digeledah KPK, Wapres: Tidak Masalah
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan posisi stok beras di gudang saat ini mencapai 1,457 juta ton.
PEMERINTAH menyiapkan total Rp28,8 triliun untuk menggulirkan bantuan sosial hingga Juni 2024. Dana tersebut untuk dua program bansos, yakni bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT).
Dampak dari penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras yang dikucurkan Jokowi membuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog berkurang.
KETUA DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bansos yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan bantuan negara untuk rakyat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat akan diberikan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.
KPK menduga adanya perintah ploting kuota untuk perusahaan dari mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam pengadaan bansos presiden
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
KPK membeberkan total jumlah paket yang diduga berkaitan dengan dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden. Total, ada tiga tahapan pengadaan yang diulik penyidik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan nilai proyek bantuan sosial (bansos) presiden yang dikorupsi mencapai setidaknya Rp900 miliar rupiah.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kerugian negara dari korupsi bansos presiden mencapai Rp250 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved