Senin 27 Maret 2023, 19:45 WIB

KPK Endus Penyaluran Fiktif Bansos Beras Kemensos

Candra Yuri Nuralam | Humaniora
KPK Endus Penyaluran Fiktif Bansos Beras Kemensos

Antara
BANTUAN BERAS BAGI PENERIMA PKH DAN BST TAHUN 2021 DI JAWA TENGAH.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pendistribusian fiktif kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial. Laporannya pun diyakini telah dimanipulasi.

"Sebenarnya modusnya sering kali terjadi ya kalau kemudian seolah-olah sudah didistribusikan tapi kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga menyusun laporan yang seolah-olah sudah 100%," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 27 Maret 2023.

Ali menjelaskan pihaknya menduga ada beberapa daerah yang pendistribusiannya dimainkan. KPK menemukan ketimbangan antara fakta dengan laporan dalam pengadaan bansos beras yang sudah disalurkan. "Sehingga kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara," ucap Ali.

Baca juga : Mensos Risma Tegaskan Korupsi Bansos Beras Terjadi Sebelum Dia Menjabat

Kasus ini sudah di tahap penyidikan. KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut.

Dicekal KPK

Mereka semua sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan.

Berikut daftar enam tersangka korupsi bansos PKH yang dicegah KPK:

1. Mantan Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta sekaligus Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, M Kuncoro Wibowo
2. Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa Persero Budi Susanto
3. VP Operation PT PT Bhanda Ghara Reksa Persero April Churniawan
4. Ketua tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren
5. Anggota tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani
6. General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma menyatakan ketidakpahamannya mengingat dugaan penyelewengan beras bansos PKH itu berlangsung pada periode saat dia belum menjabat di Kementerian Sosial.

Pada 22 Maret 2023, Risma menyatakan, dari kronologi yang ia dapatkan, program BSB berjalan sampai tanggal 30 September 2020. "Saya dilantik tanggal 23 Desember 2020. Jadi tiga bulan setelah itu baru saya dilantik. Jadi kejadiannya seperti itu. Kan saya gak tahu, jadi saya gak bisa komentar," tegas Risma. (MGN/Z-4)

 

Baca Juga

Freepik

Polisi Baru Tangkap 5 Pemerkosa ABG di Parigi Moutong, 5 Pelaku Masih Buron

👤Zubaedah Hanum 🕔Jumat 02 Juni 2023, 22:25 WIB
SEORANG gadis remaja, 15, diperkosa 10 orang di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Baru lima dari 10 pelaku yang...
Ist

Unas Gandeng BRIN Perkenalkan Metode Rames ke Peneliti dan Akademisi

👤Media Indonesia 🕔Jumat 02 Juni 2023, 22:06 WIB
Upaya sosialisasi nantinya dilanjutkan kerja sama dengan pengelola kebun raya di Indonesia agar peneliti bisa melakukan ekstraksi dengan...
Thinkstock

Kasus Gadis 15 Tahun Digagahi 10 Pria di Parigi Moutong Dapat Atensi Kapolri

👤Siti Fauziah Alpitasari 🕔Jumat 02 Juni 2023, 21:55 WIB
Kasus persetubuhan ABG berusia 15 tahun oleh 10 pria di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mendapat sorotan. Diduga salah satu pelaku...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya