Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang akan disusun bersama dengan DPR RI harus memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan untuk memperluas aksesnya dan meningkatkan kualitasnya.
Selain itu, RUU Kesehatan juga harus memastikan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab dalam memenuhi layanan kesehatan kepada masyarakat.
"Hak masyarakat atas akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi tujuan utama dari perubahan UU Kesehatan," ungkapnya dalam FGD RSUP Persahabatan Jakarta terkait RUU Kesehatan, Senin (27/3).
Baca juga : IDI: Belum Ada Urgensi Susun RUU Omnibus Law Kesehatan
Budi menambahkan, hingga hari ini, mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki akses dan kualitas layanan kesehatan yang selayaknya didapatkan.
Menurutnya, masih terdapat jutaan anak yang masuk dalam kategori stunting dan ratusan ribu masyarakat meninggal karena penyakit jantung, stroke, kanker, dan ginjal.
Baca juga : Larangan Iklan dan Promosi Zat Adiktif Belum Diatur dalam RUU Kesehatan
Di sisi lain terbatasnya fasilitas medis serta minimnya jumlah dokter spesialis juga telah membatasi akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
"Tidak jarang kita harus menyaksikan masyarakat di daerah harus berjalan berhari-hari, bahkan harus pakai kendaraan yang tidak layak digunakan dalam rangka mengakses layanan kesehatan dasar," kata Budi.
Kurangnya dokter dan dokter spesialis telah menyebabkan antrean yang sangat panjang bagi pasien, bahkan harus menunggu hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan layanan operasi.
Menurutnya, baru-baru ini bahkan seorang ibu hamil di Jawa Barat harus meninggal di jalan karena kapasitas rumah sakit yang tidak memadai.
"Ini hanyalah sebagian dari kisah yang dihadapi masyarakat kita dan menjadi tantangan bersama untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia," tuturnya.
Oleh karena itu, Kemenkes telah menginisiasi 6 pilar transformasi kesehatan di Indonesia agar hak seluruh masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat terpenuhi.
Transformasi ini terdiri dari transformasi layanan primer yang fokus kepada layanan promotif dan preventif, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem layanan kesehatan baik itu obat-obatan, vaksin dan alkes.
Selanjutnya, transformasi sistem pembiayaan kesehatan untuk memastikan BPJS selalu mampu menanggung beban kesehatan masyarakat, transformasi SDM kesehatan untuk memastikan dokter dan perawat umum serta spesialis cukup jumlahnya dan baik kualitasnya untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, dan terakhir transformasi teknologi kesehatan agar Indonesia bisa memastikan ke depannya layanan kesehatan Indonesia adalah layanan yang paling berkualitas, modern, efektif, serta efisien. (Z-5)
Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan kolegium dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai tenda para pengungsi warga negara asing (WNA) yang mencari suaka di Kuningan, mengganggu estetika.
Sebelum Lebaran, kebutuhan oksogen medis per hari hanya 400 ton.
Wilayah prioritas penerima vaksin adalah daerah dengan kasus aktif yang tinggi. Seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya, dan Jawa Timur.
"PPKM Level 4 diperpanjang atau tidak, kita serahkan kepada Bapak Presiden atau mungkin Menko Maritim dan Investasi yang ditunjuk untuk menyampaikan itu,"
Meskipun penambahan kasus konfirmasi positif covid-19 harian di Indonesia menurun, namun kasus kematian terus meningkat, persentase case fatality rate di Indonesia mencapai 2,8%.
PUSKESMAS, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, memegang peranan penting di wilayahnya.
Kemajuan teknologi digital membuka peluang baru melalui layanan kesehatan berbasis mobile. Aplikasi kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau daerah dengan akses terbatas
Dalam era digital yang semakin berkembang, media sosial telah menjadi alat yang sangat penting bagi berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan.
Di era digital yang terus berkembang, transformasi digital bukan hanya sekadar tren. Itu telah menjadi kebutuhan mendesak dalam berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan.
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) adalah sebuah sistem digital yang dirancang khusus untuk membantu Puskesmas dalam mengelola berbagai informasi kesehatan.
Sektor kesehatan, fesyen, dan kecantikan berkolaborasi membangun Tulungagung. Seperti apa kiprahnya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved