AKSES Akses beasiswa, baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, hingga saat ini masih dianggap kurang terbuka dan acap kali tidak tepat sasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asa Dewantara, lembaga riset independen yang bergerak di bidang pendidikan untuk kelompok ekonomi kurang mampu, masih ada ketimpangan dari segi kuantitas dalam angka partisipasi murni per jenjang pendidikan.
Dari penelitian yang dilakukan, terdapat temuan bahwa angka partisipasi aktif di jenjang usia dini (usia 3-6 tahun) dan perguruan tinggi sangat minim. Angka tertinggi dipegang oleh jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan angkanya terus menurun pada jenjang di atasnya, yakni SMP dan SMA.
Baca juga: Meski tidak Diwajibkan, Jemaah Umrah Disarankan Tetap Vaksin Meningitis
Kesenjangan ekonomi yang paling terlihat ada di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SMP, dan SMA. Adapun tantangan yang dihadapi dalam jenjang pendidikan tersebut didominasi oleh angka pekerja anak, ketersediaan fasilitas pendidikan, serta permasalahan ekonomi lainnya.
Menurut pemerhati pendidikan sekaligus dosen Universitas Multimedia Indonesia, Doni Koesoema, pemberian beasiswa merupakan penuntasan masalah yang paling dasar untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk meretas belenggu kemiskinannya. Meski demikian, perlu ada beberapa hal yang diperhatikan, salah satunya perbaikan kebijakan dan sistem pemberian beasiswa itu sendiri.
“Anak-anak itu drop out ternyata alasannya sangat basic, yakni orangtuanya tidak punya biaya, angkanya bisa sampai 70%, sisanya baru lah faktor-faktor lain seperti pekerja anak,” ujar Doni dalam webinar yang diinisiasi oleh Asa Dewantara pada Senin (20/3).
Dalam webinar yang bertajuk Menyoal Aksesibilitas dan Efektivitas Beasiswa dalam Membantu Pendidikan Kelompok Miskin yang diinisiasi oleh Asa Dewantara, Vivi Alatas, selaku narasumber sekaligus ekonom senior Bank Dunia juga menambahkan pentingnya perbaikan kualitas dalam pemberian beasiswa. Namun tentu saja hal tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika akses pemberian beasiswa masih belum merata.
Untuk itu, perlu diadakan perbaikan sistem dalam menentukan target dan melakukan verifikasi penerima beasiswa. Salah satunya dengan mengikis celah yang memungkinkan terjadinya kongkalikong, atau negosiasi gelap antar pemilik kepentingan di dalam birokrasi pemberian beasiswa.
“Yang dibutuhkan adalah dengan melakukan on demand application system, di mana setiap orang bisa mendaftar kapan saja baik secara online maupun offline dan verifikasinya dapat dilakukan tanpa memberikan celah untuk kongkalikong,” ujar Vivi.
Vivi juga mengatakan realita yang terjadi saat ini, banyak fasilitas pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi yang tidak kasat mata terhadap siapa yang lebih miskin atau lebih membutuhkan bantuan dana. Padahal kelompok yang benar-benar membutuhkan tersebut sering kali tidak memiliki akses pengetahuan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Maka dari itu, perlu ada sistem targeting yang lebih transparan, sehingga pemberian beasiswa bisa lebih tepat sasaran. (H-2)
