Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOORDINATOR Koalisi Sipil RUU PPRT yang juga politisi PDI Perjuangan Eva Sundari menyampaikan pesan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebelum disibukkan dengan agenda politik 2024.
Eva mengingatkan Puan bahwa sejak 2004, fraksi PDIP telah menandatangani inisiatif untuk mengusung RUU PPRT. Sehingga, secara tidak langsung para pemangku kebijakan dari PDIP yang saat ini menjabat punya tanggung jawab moral untuk memenuhi janjinya.
“Mbak Puan ini kan pegang palu kekuasaan, dia saat ini sudah menunjukkan mampu untuk memperlambat, mendiskriminasi, memarjinalisasi RUU PPRT ini, yang kemudian didahului UU baru yang disahkan sejak 2020. Kami mohon pada kali ini mbak Puan untuk mempercepatnya,” tambah Eva.
Baca juga : Sikap Cuek Puan Soal RUU PPRT Tuai Kritik Publik
Kedaruratan kekerasan terhadap PRT, kata Eva, bukan halusinasi dan mengada-ada. Bukti konkret di lapangan terkait banyaknya korban kekerasan terhadap PRT yang tiap tahun berjatuhan semestinya bisa menyentuh hati Ketua DPR RI Puan Maharani yang menjadi wakil rakyat dari fraksi partai wong cilik.
“Ini memang urgent bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Kalau kita mau naik kelas menuju Indonesia emas di tahun 2045, mbak Puan harus membuktikan bahwa dia bisa berkontribusi untuk meninggalkan legacy-nya, bahwa dia punya kontribusi bagi penghapusan perbudakan modern,” ujar Eva.
Baca juga : NasDem Sudah Minta RUU PPRT Segera Masuk Paripurna
“Menurut saya sudah lah, argumen di lapangan, data dan angka tidak bisa ditolak. Jadi gunakanlah hati anda, temui lah para PRT dan para korban. Temui dan lihat sendiri para PRT. Itulah indikator adanya perbudakan di Indonesia,” pungkas dia. (Z-5)
Komnas Perempuan meminta DPR dan pemerintah segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU PPRT.
Penyalur pekerja harus bersertifikasi. Bahkan, agar aspek-aspek itu dipenuhi, penyalur PRT ini bisa diwajibkan menjadi badan usaha.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) diusulkan menetapkan batas usia minimum pekerja rumah tangga (PRT) adalah 18 tahun.
ANGGOTA Baleg DPR RI, Muslim Ayub, mengapresiasi kehadiran dan perjuangan seluruh elemen masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi RUU PPRT.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR memastikan akan menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Beleid itu ditargetkan disahkan 2025.
Negara harus menempatkan pekerja rumah tangga (PRT) sederajat dengan jenis dan bentuk pekerja lainnya dari segi pengawasan, perlindungan, dan lain-lain
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
ANAK-anak di Australia yang usianya di bawah 16 tahun akan dilarang untuk menggunakan media sosial (medsos).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved