Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Koalisi Sipil RUU PPRT yang juga politisi PDI Perjuangan Eva Sundari menyampaikan pesan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebelum disibukkan dengan agenda politik 2024.
Eva mengingatkan Puan bahwa sejak 2004, fraksi PDIP telah menandatangani inisiatif untuk mengusung RUU PPRT. Sehingga, secara tidak langsung para pemangku kebijakan dari PDIP yang saat ini menjabat punya tanggung jawab moral untuk memenuhi janjinya.
“Mbak Puan ini kan pegang palu kekuasaan, dia saat ini sudah menunjukkan mampu untuk memperlambat, mendiskriminasi, memarjinalisasi RUU PPRT ini, yang kemudian didahului UU baru yang disahkan sejak 2020. Kami mohon pada kali ini mbak Puan untuk mempercepatnya,” tambah Eva.
Baca juga : Sikap Cuek Puan Soal RUU PPRT Tuai Kritik Publik
Kedaruratan kekerasan terhadap PRT, kata Eva, bukan halusinasi dan mengada-ada. Bukti konkret di lapangan terkait banyaknya korban kekerasan terhadap PRT yang tiap tahun berjatuhan semestinya bisa menyentuh hati Ketua DPR RI Puan Maharani yang menjadi wakil rakyat dari fraksi partai wong cilik.
“Ini memang urgent bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Kalau kita mau naik kelas menuju Indonesia emas di tahun 2045, mbak Puan harus membuktikan bahwa dia bisa berkontribusi untuk meninggalkan legacy-nya, bahwa dia punya kontribusi bagi penghapusan perbudakan modern,” ujar Eva.
Baca juga : NasDem Sudah Minta RUU PPRT Segera Masuk Paripurna
“Menurut saya sudah lah, argumen di lapangan, data dan angka tidak bisa ditolak. Jadi gunakanlah hati anda, temui lah para PRT dan para korban. Temui dan lihat sendiri para PRT. Itulah indikator adanya perbudakan di Indonesia,” pungkas dia. (Z-5)
Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
RUU PPRT harus memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga
LAB 45 meminta Presiden Prabowo Subianto agar lebih serius memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) Ariati Dina Puspitasari mempertanyakan nasib RUU PPRT yang masih digantung selama lebih dari dua dekade.
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved