Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOORDINATOR Koalisi Sipil RUU PPRT yang juga politisi PDI Perjuangan Eva Sundari menyampaikan pesan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebelum disibukkan dengan agenda politik 2024.
Eva mengingatkan Puan bahwa sejak 2004, fraksi PDIP telah menandatangani inisiatif untuk mengusung RUU PPRT. Sehingga, secara tidak langsung para pemangku kebijakan dari PDIP yang saat ini menjabat punya tanggung jawab moral untuk memenuhi janjinya.
“Mbak Puan ini kan pegang palu kekuasaan, dia saat ini sudah menunjukkan mampu untuk memperlambat, mendiskriminasi, memarjinalisasi RUU PPRT ini, yang kemudian didahului UU baru yang disahkan sejak 2020. Kami mohon pada kali ini mbak Puan untuk mempercepatnya,” tambah Eva.
Baca juga : Sikap Cuek Puan Soal RUU PPRT Tuai Kritik Publik
Kedaruratan kekerasan terhadap PRT, kata Eva, bukan halusinasi dan mengada-ada. Bukti konkret di lapangan terkait banyaknya korban kekerasan terhadap PRT yang tiap tahun berjatuhan semestinya bisa menyentuh hati Ketua DPR RI Puan Maharani yang menjadi wakil rakyat dari fraksi partai wong cilik.
“Ini memang urgent bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Kalau kita mau naik kelas menuju Indonesia emas di tahun 2045, mbak Puan harus membuktikan bahwa dia bisa berkontribusi untuk meninggalkan legacy-nya, bahwa dia punya kontribusi bagi penghapusan perbudakan modern,” ujar Eva.
Baca juga : NasDem Sudah Minta RUU PPRT Segera Masuk Paripurna
“Menurut saya sudah lah, argumen di lapangan, data dan angka tidak bisa ditolak. Jadi gunakanlah hati anda, temui lah para PRT dan para korban. Temui dan lihat sendiri para PRT. Itulah indikator adanya perbudakan di Indonesia,” pungkas dia. (Z-5)
KETUA Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) Ariati Dina Puspitasari mempertanyakan nasib RUU PPRT yang masih digantung selama lebih dari dua dekade.
Komnas Perempuan mengingatkan bahwa selain proses hukum pada pelaku, pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban harus dilakukan.
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan diselesaikan paling lambat pada Agustus 2025
Komnas HAM juga melakukan kajian yang mengungkap bahwa PRT masih hidup tanpa kepastian kerja, perlindungan hukum, dan jaminan kerja yang manusiawi.
PENGESAHAN UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang dinilai lambat membuat potensi ketimpangan gender di masyarakat semakin besar.
Komnas HAM mendesak DPR RI dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
ANAK-anak di Australia yang usianya di bawah 16 tahun akan dilarang untuk menggunakan media sosial (medsos).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved