Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta masyarakat tidak terlalu serius meributkan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat terkait sekolah yang dimulai pukul 05.00 WITA.
"Kalau namanya pendidikan kan paling mudah dijadikan polemik sehingga ga usah diributkan terlalu serius lah, karena melibatkan banyak orang, banyak pihak, banyak kepentingan," ujar Muhadjir seusai menghadiri rapat sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3).
Kebijakan tersebut diwajibkan untuk pelajar kelas XII SMA dan SMK di NTT. Menurut Muhadjir, penerapannya masih dalam uji coba sehingga nanti akan ada kajian untuk mengetahui dampaknya.
Baca juga: KemenPPPA: Kaji Ulang Aturan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT
"Misalnya ongkos yang harus ditimbulkan dari kebijakan itu, dan nanti akan dilihat lebih banyak manfaat atau lebih banyak ongkosnya. Lalu dari sisi kurikulum development (pengembangan) kan ini ada perubahan kurikulum kan, termasuk siklus belajar anak," papar Muhadjir.
Ia mempercayakan pada gubernur dan para pakar untuk melakukan kajian. Muhadjir menyakini tujuan dari kebijakan itu diharapkan dapat memberi dampak positif bagi generasi muda NTT.
"Pak gubernur kan orang pekerja keras dan punya kemauan betul untuk memajukan rakyatnya di NTT. Terutama para generasi mudanya. Pasti beliau sangat bijak nanti akan mengambil keputusan. Kita tunggu ajalah," tukasnya. (OL-4)
Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) bukan masa perpeloncoan atau masa senioritas
Sementara itu Kepala SDN Kertasari 3, Sofia Widawaty, menjelaskan bahwa kini sekolah yang dipimpinnya hanya memiliki 18 siswa aktif.
Data 2024 menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun di Banten baru mencapai 71,91%, masih di bawah rata-rata nasional.
Dengan peningkatan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat terus meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Usaha pencegahan anak putus sekolah semestinya dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aturan yang ada dan memperhatikan efektivitas pada kondisi belajar anak dan kondisi kerja guru.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi mengeluarkan keputusan yakni memperbolehkan jumlah siswa dalam satu kelas mencapai hingga 50 siswa. Itu menuai respons dari kepala sekolah
Karawang, Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki banyak pilihan SMA Negeri dengan kualitas pendidikan terbaik.
DINAS Pendidikan (Dindik) Jawa Timur mencetuskan program School Food Care (SFC) di jenjang SMA Negeri, sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan.
KASUS manipulasi nilai rapor yang dilakukan aparatur sipil negara atau ASN Kota Depok berlanjut ke kasus tindak pidana. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok
PULUHAN ribu siswa lulusan SMP di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) gagal masuk SMA-SMK Negeri tahun ajaran 2024-2025.
Mereka menanyakan kepastian nasib siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang tesingkir di seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025.
SMA Negeri 38 Jakarta kembali mengukir prestasi dengan menciptakan produk-produk inovatif yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved