Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar isu terkait stunting jangan sampai terpinggirkan oleh isu lainnya, khususnya Pemilu. Ia mengakui tahun 2023-2024 merupakan tahun politik yang membuat konsentrasi para politisi maupun kepala daerah fokus pada pertarungan politik.
Namun, Tito menekankan soal stunting akan tetap terdepan. Nantinya pun perlu diumumkan daerah-daerah mana yang berhasil menangani stunting dengan segala terobosannya bahkan akan diberikan dana insentif daerah untuk yang berprestasi.
"Isu stunting saya sampaikan kepada kepala daerah jadi salah satu isu yang dijadikan kompetisi oleh pemerintah pusat. Perkembangan isu tersebut menunjukkan bapak ibu kepala daerah layak dipilih lagi atau tidak. Karena penilaian itu sangat berpengaruh pada elektabilitas," kata Tito Karnavian di KemenkoPMK, Jakarta Pusat, Selasa (28/2).
Baca juga: Sarapan Telur dapat Membantu Mencegah Stunting
Ia menegaskan indikator keberhasilan pemilu pilkada ada 4 antara lain terlaksana aman dan lancar, partisipasi pemilih tinggi, tidak terjadi konflik kekerasan yang bisa menyebabkan lemahnya kesatuan persatuan bangsa dan tetap berlangsungnya semua program-program pusat dan daerah tidak terhambat karena ada pertarungan politik.
"Karena kita menganut pemilihan yang dipilih rakyat, power struggle terjadi di 2023, sudah mulai dari sekarang tahapannya, 19 Oktober 2023 pendaftaran pasangan capres dan cawapres, November sudah kampanye 75 hari, belum lagi menghadapi pilkada, para kepala daerah semua calon legislatif semua partai, semua kepala daerah isu nomor satu bagi mereka ada pilkada pemenangan," tuturnya.
Isu stunting akan menjadi turun atau tenggelam dengan isu politik, termasuk isu lain.
"Saya lihat ini akan jadi hambatan untuk program stunting, kita menggebu-gebu ya percuma kalau seluruh kepala daerahnya sibuk berpilkada, sibuk berpemilu, parpol sibuk pemilu. Ini yang ngerjain cuma kita aja, dan kemudian ngga didukung. Ini kalau ngga gerakan nasional, gak bisa turun angka stunting ini," tukasnya.(OL-5)
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Menyusul dipangkasnya Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian meminta para gubernur untuk cerdas mencari pendapatan, misalnya dari pajak hotel dan parkir.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved