Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH tengah menggencarkan pemilahan sampah dimulai dari rumah, khususnya sampah organik. Hal itu sangat mungkin dilakukan, apabila pemerintah mengeluarkan insentif bagi warga yang melakukan pemilahan sampah dari rumah.
"Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme insentif, agar ada kontribusi terhadap pengurangan CO2 yang dilakukan dalam bentuk dana kepada kelompok warga. Sepertiya, kelompok warga belum ada mekanisme insentif balik seperti itu," kata Penggagas Koperasi Kompos PKK RW 16 Penggilingan Jakarta Shanti Syahril dalam suatu diskusi, Rabu (22/2).
Dalam perjalanan menjalankan Koperasi Kompos sejak 2021, Shanti mengaku sebenarnya warga memiliki keinginan yang tinggi untuk mengolah sampah organik dari rumah. Asalkan, warga diberikan kemudahan untuk bergabung menjadi anggota.
Baca juga: KLHK: Banyak Investor Lirik Startup yang Fokus Kelola Lingkungan
"Tiap wilayah punya karakteristik dan potensi yang berbeda. Amati, cermati dan manfaatkan seluruh potensi yang ada," imbuhnya.
Pihaknya berpendapat pemerintah daerah perlu berinvestasi di tingkat kecamatan/kelurahan dengan peralatan modern, yang bisa diakses bersama oleh pengelola kompos komunal warga. Misalnya, pusat cacah daun atau pusat cacah kompos yang sudah setengah matang.
"Proses akan berjalan lebih efisien dengan adanya integrasi sistem seperti ini," jelas Shanti.
Pemerintah daerah juga perlu mengalihkan sebagian dana dengan berkurangnya sampah yang diangkut dan masuk ke TPA, ke kelompok warga yang punya inisiatif kompos komunal. "Dengan adanya kolaborasi yang baik, sangat mungkin apabila sampah dapur diolah dan tidak berakhir di TPA," sambungnya.
Baca juga: Menkes siap Dampingi balita Obesitas di Bekasi dengan Perawatan
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengajak masyarakat di Indonesia untuk melakukan pengomposan mandiri. Tujuannya, mengurangi jumlah timbulan sampah organik yang dibuang ke TPA.
"Nanti pada 25 Februari, bersama dengan Bu Menteri LHK Siti Nurbaya, kita mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengomposan bersama-sama dalam rangka Compost Day," tutur Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian LHK Rosa Vivien Ratnawati.
Pada 2022, komposisi sampah organik di Indonesia mencapai 41,27%. Adapun sampah yang bersumber dari rumah tangga mencapai 38,28%. Jika setiap rumah tangga melakukan pengomposan sampah organik, terdapat 10,92 juta ton sampah organik setiap tahun yang tidak berakhir di TPA.(OL-11)
Dengan proses maserasi karbonat akan didapat fermentasi yang optimal dan cita rasa kopi yang lebih kompleks.
Pembukaan Central Kitchen sejalan dengan komitmen Sodexo Indonesia terhadap inovasi dan kepuasan pelanggan.
Biasanya, sopir truk berpura-pura memarkirkan kendaraan di pinggir trotoar. Lalu saat sepi, awak angkutan truk mengeluarkan selang dan mengarahkannya ke saluran air.
Pengelolaan sampah harus menjadi gerakan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Soalnya, limbah sampah juga bisa bermanfaat diolah menjadi pupuk tanaman dan menghasilkan aliran listrik.
Untuk daerah yang memiliki kepadatan penduduk lebih dari 150 jiwa per hektare mutlak perlu menggunakan SPALD-T karena daya dukung lingkungannya tidak sesuai untuk menggunakan tangki septik.
Dinas LH DKI menargetkan RDF yang dapat mengolah hingga 2 ribu ton sampah per hari menjadi bahan bakar pengganti batu bara itu bakal beroperasi bulan depan.
Menteri LHK, Siti Nurbaya telah menugaskan seluruh eselon 1 hadir di tiap provinsi untuk melaksanakan penanaman pohon.
TERKAIT dengan kualitas udara buruk di DKI Jakarta, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu meminta untuk Pemerintah DKI Jakarta menjalankan perintah hakim
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan kebijakan work from home (WFH) kepada lembaga dan perusahaan masing-masing
MASALAH pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pencemaran udara telah menjadi krisis yang terjadi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya.
DINAS Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta meminta supaya semua bengkel mobil dan motor di Ibu Kota wajib menyediakan alat pelayanan dan tempat uji emisi. Layanan itu dibuka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved