Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI FSPMI) M. Nurfahroji mengutuk keras pembahasan RUU Kesehatan Omnibus law yang kini sedang dibahas di DPR RI.
Menurutnya RUU Kesehatan yang sedang diproses akan mereduksi Regulasi tentang Jaminan Sosial yang sudah ada. Ada beberapa pasal yang menurutnya sangat mengkhawatirkan yaitu terkait bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan yang sebelumnya di bawah naungan Presiden akan diubah menjadi di bawah naungan kementerian.
“Ingat BPJS adalah badan hukum publik, jika menjadi di bawah naungan kementerian maka sangat berbahaya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengelola Rp700 Triliun,” Jelasnya kepada media, Selasa (14/2).
Diketahui, lahirnya UU BPJS sudah melalui pemikiran dan pengorbanan yang cukup panjang, sehingga menurutnya jika saat ini RUU kesehatan tidak diproses secara benar, maka akan mencederai perjuangan teman-teman pekerja khususnya buruh.
Baca juga : Mereduksi Kewenangan BPJS, FSPMI Aceh Tolak RUU Kesehatan
“Saya adalah pelaku sejarah lahirnya UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam perjuangan itu kami yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) melakukan Longmarch dari Bandung ke Jakarta meminta 1 juta petisi dari masyarakat Indonesia, dan saya juga ditangkap oleh Pengamanan Dalam (PAMDAL) DPR RI karena membentangkan spanduk “ TURUNKAN SBY ATAU SAHKAN UU BPJS,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Nurfahroji berjanji akan menggerakan semua anggotanya untuk melawan pengesahan RUU kesehatan ini.
“Lah perjuangan kami dengan seenaknya akan dihapus oleh RUU Kesehatan, Kami SPAI FSPMI akan melakukan konsolidasi dengan semua anggota dan akan melakukan aksi masif di DPR RI dan di setiap daerah untuk melawan RUU Kesehatan,” pungkas Nurfahroji. (RO/OL-7)
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Titi menjelaskan bahwa anggaran Pilkada yang bersumber dari APBD dapat menjadi tantangan dan kendala dalam menerapkan kebijakan tersebut pada Pilkada serentak 2024.
Pemberhentian layanan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi nomor 440/8894/Dinkes yang terbit pada 29 November.
Dengan dukungan para donatur, Pemerintah Kota Jakarta Utara memberikan perlindungan Jamsostek kepada 1.212 orang kader Dasawisma sebagai tahap awal.
PEMERINTAH kota Bekasi meraih penghargaan pertama paritrana awards 2020 untuk pemerintah kabupaten atau kota tingkat Provinsi Jawa Barat.
Jaminan sosial yang diserahkan merupakan amanah negara kepada seluruh tenaga kerja yang sudah dilindungi dan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.
SERIKAT Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (SP TSK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyimpan kekhawatiran adanya potensi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
HARI Buruh Internasional atau May Day di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diperingati dengan doa bersama, Rabu (30/4).
RATUSAN buruh melakukan unjuk rasa depan pabrik korek api gas, Tokai Dharma Indonesia (TDI) di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
UU Omnibus Cipta Kerja tidak hanya merugikan buruh-buruh pabrik yang sering disebut pekerja kerah biru dan bergaji UMR, tetapi karyawan-karyawan kantoran.
Serikat pekerja mengatakan anggota menolak tawaran gaji 7% dari operator pelabuhan, Felixstowe Dock and Railway Company yang disebut jauh di bawah tingkat inflasi.
Aksi demonstrasi belakangan menimbulkan kekhawatirkan muncul kembali gerakan Rompi Kuning.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved