KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi (Kemendikbudristek) harus segera memformulasikan pendidikan seksual yang tepat 'ala Indonesia'. Hal itu karena di beberapa wilayah marak permintaan dispensasi nikah di kalangan remaja.
"Dispensasi nikah ini sebagai konsekuensi Indonesia tidak punya perangkat yang kuat baik dari segi kebijakan maupun strategi aksi terhadap fenomena hamil muda di luar pernikahan. Pendidikan seksual yang tepat dan komprehensif mutlak dibutuhkan sebagai bagian dari strategi preventif dari segala persoalan yang menyangkut kesehatan reporoduksi, ketahanan keluarga, dan mengurangi angka perceraian, serta kesehatan ibu dan anak," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini dalam keterangannya, akhir pekan lalu.
Anggota DPR periode 2014-2019 tersebut mengungkapkan bahwa angka dispensasi nikah karena hamil duluan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA) cukup tinggi yakni 55 ribu pengajuan. Angka tersebut tersebar di seluruh daerah dengan empat provinsi pengajuan dispensasi nikah tertinggi yaitu di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
"Angkanya cukup tinggi, dan kalau fenomena ini dibiarkan akan menyebabkan eskalasi remaja yang hamil di luar nikah di masa mendatang. Untuk itu, sebagai langkah awal Kemendikbudristek harus mempunyai cetak biru pendidikan seksual yang tepat agar bisa diadaptasi dari khasanah budaya timur," jelasnya.
Pendidikan seksual yang tepat menurut Amel ialah pola yang mengelaborasi bukan hanya pendekatan nilai-nilai ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu agama, kesehatan, dan sosial ekonomi. Dinas pendidikan dapat menjadi fasilitator dengan memperkuat pola interaksi yang kuat antara konseling sekolah dan orang tua dengan pelatihan formal pendidikan seksual.
"Keluarga menjadi komunitas terkecil langkah preventif pernikahan remaja di luar nikah. Nilai ini harus tertransfer sempurna melalui komunikasi kuat antara anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, pelatihan pendidikan seksual untuk orang tua murid dan guru-guru perlu diaplikasikan dan dioptimalkan dengan tujuan menambah pengetahuan terkait reproduksi, pemahaman gender, hak dan kewajiban, serta bahaya perilaku seks bebas," pungkas Amelia lagi. (RO/O-2)
