Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DARI tahun ke tahun, masalah yang dihadapi oleh negeri ini hampir sama, yakni menguatnya polarisasi di tengah masyarakat akibat dari infilterasi toleransi, merebaknya ujaran kebencian, radikalisme, dan segala turunannya.
Karena itulah, resolusi 2023 bangsa ini harus diarahkan untuk bersama membangun peradaban yang bebas dari infiltrasi intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
Hal itu juga diungkapkan oleh Presiden Lajnah Tanfidziyah (LT) Syarikat Islam Indonesia, KH Muflich Chalif Ibrahim. Dia menilai meski 2022 lalu sudah cukup menorehkan catatan yang baik, masih banyak pekerjaan rumah terutama dalam hal mewujudkan persatuan umat dan membangun peradaban unggul yang bebas intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
"Perlu penguatan pemahaman nilai-nilai luhur yang disebut PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45) yang mana itu adalah basis konstitusi bangsa Indonesia sebagai hukum dasar kita dan sudah disepakati secara bersama-sama," ujar Kiai Muflich di Jakarta, Jumat (6/1).
Dia melanjutkan, dengan penguatan dan penanaman empat konsensus nasional yang demikian dirinya yakin hal tersebut mampu menjadi percepatan dalam mewujudkan peradaban bangsa yang unggul, di era keterbukaan.
"Kalau hal itu terus kita berikan pemahaman dan kita sosialisasikan kepada masyarakat, maka insya Allah secara bertahap bangsa Indonesia akan tetap rukun. Terhindar dari segala macam bentuk provokasi hoaks dan adu domba. Dan ini memperkuat jati diri bangsa bahwa kita punya nilai-nilai budaya luhur," jelasnya.
Baca juga: Ini Tiga Resolusi Besar 2023 Melawan Virus Intoleransi dan Radikalisme
Budaya luhur bangsa yang berisikan semangat perdamaian, kerukunan, gotong royong telah lama menjadi ciri khas bangsa ini. Di mana kemajemukan dan keberagaman kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia ini adalah suatu keniscayaan dan suatu modal sosial yang sangat besar bagi bangsa kita ini.
"Dan saya melihat juga selama ini pemerintah melalui BNPT juga sudah melihat itu semua. Saya lihat banyak sekali agenda-agenda yang dilakukan BNPT untuk mendorong semangat wawasan kebangsaan, tentang transformasi budaya bangsa, revitalisasi nilai-nilai luhur Pancasila termasuk juga moderasi beragama," kata pria kelahiran Jakarta, 8 November 1970 ini.
Oleh karenanya, Muflich menilai perlunya dialog terbuka guna menyamakan persepsi dan pemahaman bersama bahwa ideologi kekerasan yang dibawa oleh kelompok radikal tidaklah sesuai dengan ajaran luhur Islam dan cita-cita kemerdekaan bangsa.
"Saya pikir itu tentunya perlu ada dialog-dialog yang terbuka. Kita berusaha terus dan tidak kenal lelah dalam menjalankan asas pertama kita itu yakni untuk mewujudkan persatuan umat dalam bangsa ini, kita punya cita-cita kemerdekaan dan punya tujuan Indonesia merdeka," ucap Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) ini.
Dalam kesempatan yang sama, Kiai Muflich berharap kepada segenap tokoh masyarakat dan tokoh agama, sebagaimana yang upaya yang telah dilakukan oleh LPOI dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK), dalam mendorong dan menyosialisasikan program pemerintah guna menciptakan kerukunan hidup antarsuku dan umat beragama.
"LPOI dan LPOK harus terus membantu untuk mensosialisasikan program-program pemerintah atau lembaga-lembaga negara untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama, antar agama dan sebagainya. Dimana hal itu tentunya dengan meningkatkan Silaturahim antarsesama dan sebagainya agar masyarakat kita tidak mudah dipecah belah dan diadu domba," tuturnya.
Terakhir, ia kembali mengemukakan optimismenya bahwa bangsa ini mampu menjadi bangsa dengan peradaban yang unggul, yang saling menghormati, berprinsip pada kebersamaan serta saling menghargai. (RO/OL-16)
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
INDONESIA bukan bangsa kecil. Ia lahir dari semangat, darah, dan cita-cita luhur: memerdekakan manusia dari ketakutan, kebodohan, dan ketidakadilan.
FORUM Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) merekomendasikan perlunya langkah tegas negara melalui revisi regulasi hingga pembentukan UU Anti-Intoleransi.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan upaya mencegah intoleransi memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada peraturan pemerintah atau undang-undang. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilawan hanya dengan regulasi, tetapi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis bersama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved