TAHUN 2022 yang baru saja lewat menjadi sejarah dan pelajaran bagi seluruh masyarakat. Di 2023 ini masyarakat akan membuka lembaran baru dengan banyak belajar dari sejarah masa lalu. Salah satunya, banyaknya virus radikalisme dan terorisme yang masih menggerogoti bangsa dan perlu dibersihkan.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PW NWDI) DKI Jakarta Muslihan Habib menuturkan, setidaknya ada tiga agenda resolusi besar yang harus diwujudkan di tahun ini, guna membangun peradaban bangsa yang unggul. Hal ini agar bangsa Indonesia bebas dari paham dan gerakan intoleran, radikal, serta terorisme.
"Pertama, penguatan pemahaman tentang Islam wasathiyah. Bagaimana beragama yang moderat, karena Islam wasathiyah merupakan watak Islam yang sejati, yang sangat mengedepankan sikap toleransi dan saling menghargai," ujar Muslihan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/1).
Dia melanjutkan, pemahaman Islam wasathiyah merupakan watak yang sangat cocok direaliasasikan ditengah keberagaman bangsa Indonesia. Hal ini sudah jelas tertuang di Al Quran dalam Surat Al Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi 'lakum diinukum waliyadiin', dan memiliki arti 'untukmu agamamu, untukku agamaku'.
"Kedua, penguatan nilai Pancasila, wawasan, serta spirit kebangsaan. Ini juga menjadi agenda yang harus kita perkuat," ujarnya.
Agenda ketiga yang tak kalah penting, lanjut Muslihan, yaitu soal pembangunan kesejahteraan. Menurut pria yang juga tergabung dalam Gugus Tugas Pemuka Agama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini, cita-cita membangun peradaban yang unggul akan sulit terwujud jika masyarakatnya masih dibayangi persoalan intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
"Namun kita harus tetap optimistis dalam melawan virus dan infiltrasi intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Apalagi pemerintah melalui BNPT banyak melakukan kerja sama termasuk dengan ormas dan tokoh keagamaan," tutur Muslihan.
Ia menilai, meski pada 2022 telah terjadi penurunan terhadap Indeks Potensi Radikalisme, penanggulangan virus radikalisme terutama melalui dunia maya dalam bentuk propaganda dan narasi terselubung harus terus masif. Untuk itu diperlukan tindakan preventif guna membendung paparan virus tersebut.
Baca juga: Bertolak ke Saudi, Menag Optimistis Target Kuota Haji 2023 Lebih dari 100%
"Berbagai bentuk propaganda terselebung, kebencian terhadap pemerintah, dan hal-hal seperti itu, harus kita tekan lagi. Harus ada tindakan preventif yang dalam hal ini melalui narasi-narasi moderasi beragama," jelasnya.
Untuk itu, Muslihan menilai pentingnya peran pemerintah beserta para tokoh agama guna menanamkan dan mengedepankan pemahaman moderat. Mengingat tak lama lagi bangsa ini sudah memasuki tahun politik, di mana catatan hitam pesta demokrasi yang lalu menjadi momok menakutkan yang mampu memecah belah kerukunan bangsa.
"Tokoh-tokoh ormas yang di dalamnya banyak kiai, banyak ulamanya sangat berperan, saya rasa ini sangat tepat guna menekan penyebaran intoleransi. Langkah BNPT menggandeng para ulama saya rasa itu sebagai sebuah strategi yang sangat bagus untuk menekan persoalan-persoalan ini," ujarnya.
Tak terkecuali NWDI sendiri sebagai salah satu ormas besar di Bumi Pertiwi juga berkomitmen penuh menjaga bangsa dari infiltrasi virus intoleransi, radikalisme, dan terorisme melalui serangkaian program yang sarat akan nilai moderasi beragama dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
"Program kami adalah selalu membangun kegiatan-kegiatan kepemudaan dan memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana pemahaman terhadap Pancasila kemudian Islam wasathiyah yang selalu kami dengungkan. Itu program yang tidak bisa terlewatkan itu," ujarnya.
Terakhir, Muslihan berpesan kepada segenap masyarakat dalam menyongsong 2023 sebagai tahun anti infiltrasi virus radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Juga sebagai awal masuknya tahun politik, agar masyarakat memahami pesta demokrasi sebagai wadah melakukan perbaikan negara, bukan kericuhan yang bermuara pada politik identitas yang memecah belah.
"Mari kita memahami Pemilu, Pilkada, dan sebagainya ini sebagai wadah kita melakukan perbaikan negara, tidak terjebak kepada politik identitas. Pahami politik dengan wajar, dengan saling apa hormat-menghormati, saling menghargai," katanya. (RO/OL-16)
