Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih melakukan uji sampel obat sirop yang dikonsumsi korban gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Obat sirop diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di atas ambang batas.
"Ini kan prosesnya sudah masuk ke pemantauan. Staf pemantauan juga sudah melakulan uji lab dari sisa obat yang ada dan masih menunggu hasilnya," kata Komisioner Bidang Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan, Minggu (11/12).
Komnas HAM juga telah membentuk Tim Ad hoc tentang obat untuk menangani kasus tersebut. Badan POM juga telah dipanggil oleh Komnas HAM yang dijadwalkan pada 23 Desember 2022. "Yang jelas akan ada pemanggilan kedua jika panggilan besok Badan POM tidak datang. Kami juga akan meminta keterangan kepada IDAI" ucapnya.
Sebelumnya Komnas HAM menyebut kasus GGAPA sebagai kejadian luar biasa karena menyebabkan ratusan anak mengalami keracunan hingga menyebabkan gagal ginjal akut hingga kematian. Komnas HAM juga melakukan pemanggilan kepada industri farmasi, namun dua kali pemanggilan selalu mangkir.
Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan jumlah kasus GGAPA mencapai 324 kasus, 111 kasus sembuh, dan kasus meninggal mencapai 199 anak per 18 November 2022. (H-1)
Industri kosmetik dan wellness nasional saat ini terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dan membutuhkan dukungan inovasi berkelanjutan dan regulasi yang kuat.
Badan POM kembali menemukan 41 produk obat berbahan alam (OBA) yang mengandung bahan kimia obat (BKO) dalam pengawasan yang dilakukan pada November hingga Desember 2025.
Orangtua harus lebih waspada pada produk-produk yang dianggap memberikan protein pada anak, padahal tidak
Sebagai langkah preventif, DRW Skincare menyatakan telah memutus kerja sama dengan mitra produksi terkait serta melakukan penarikan dan pemusnahan produk.
BADAN POM memerintahkan PT Nestlé Indonesia untuk menghentikan distribusi serta melakukan penghentian sementara importasi produk formula bayi.
Inovasi dan pengembangan industri kesehatan tidak dapat dipisahkan dari peran strategis dunia akademik.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah tegaskan sanksi PTDH bagi oknum Brimob penganiaya siswa di Tual tidak cukup. Komnas HAM segera turun lapangan kawal proses pidana.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Dalam koridor pembatasan HAM, tidak ada alasan untuk kepentingan nasional.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved