Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih melakukan uji sampel obat sirop yang dikonsumsi korban gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Obat sirop diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di atas ambang batas.
"Ini kan prosesnya sudah masuk ke pemantauan. Staf pemantauan juga sudah melakulan uji lab dari sisa obat yang ada dan masih menunggu hasilnya," kata Komisioner Bidang Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan, Minggu (11/12).
Komnas HAM juga telah membentuk Tim Ad hoc tentang obat untuk menangani kasus tersebut. Badan POM juga telah dipanggil oleh Komnas HAM yang dijadwalkan pada 23 Desember 2022. "Yang jelas akan ada pemanggilan kedua jika panggilan besok Badan POM tidak datang. Kami juga akan meminta keterangan kepada IDAI" ucapnya.
Sebelumnya Komnas HAM menyebut kasus GGAPA sebagai kejadian luar biasa karena menyebabkan ratusan anak mengalami keracunan hingga menyebabkan gagal ginjal akut hingga kematian. Komnas HAM juga melakukan pemanggilan kepada industri farmasi, namun dua kali pemanggilan selalu mangkir.
Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan jumlah kasus GGAPA mencapai 324 kasus, 111 kasus sembuh, dan kasus meninggal mencapai 199 anak per 18 November 2022. (H-1)
Kepala Badan POM Taruna Ikrar menjelaskan mengenai kopi berbahan kimia obat dengan klaim sebagai kopi kejantanan berdampak serius bagi kesehatan.
Waktu penyelesaian sertifikasi dipangkas dari 54 hari kerja menjadi 49 hari kerja.
Hasil uji laboratorium menunjukkan produk-produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan Badan POM dan mengandung zat berbahaya seperti sildenafil sitrat dan natrium diklofenak.
Peresmian LPP SwipeRx adalah tonggak penting dalam menyediakan ruang pembelajaran modern dan berkelanjutan.
KEPALA Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Taruna Ikrar mengatakan terdapat 12 langkah pencegahan keracunan MBG.
KETIKA Indonesia terlibat dalam uji klinis vaksin M72, itu bukan sekadar urusan laboratorium atau statistik.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
Komnas HAM menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Seringkali kebijakan pemerintah atau proyek pembangunan tidak mempertimbangkan hak-hak tradisional dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi UU HAM
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved