Cegah Polio, Pembenahan Fasilitas MCK Masyarakat Jadi PR Pemerintah

USAI penetapan 415 kabupaten/kota di 30 provinsi masuk dalam kriteria risiko tinggi polio, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meningkatkan imunisasi polio serta memperhatikan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) masyarakat.

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Masdalina Pane mengatakan saatnya pemerintah kembali mengedukasi dan memperhatikan fasilitas MCK masyarakat dan juga mencegah kebiasaan masyarakat Open Defecation Free (ODF) atau kebiasaan buang air besar sembarangan.

"Persoalan utama polio di Indonesia akan diperparah dengan masih tingginya ODF ODF, karena polio ditularkan melalui orofekal," kata Masdalina saat dihubungi, Minggu (20/11).

Baca juga: Jokowi Dinilai Merawat Kebudayaan Lewat Sektor Pendidikan

Menurutnya dalam era desentralisasi sebenarnya pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Sehingga perlu yang namanya kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat hingga daerah untuk memperhatikan fasilitas MCK masyarakat.

Sebelumnya dilaporkan seorang anak berusia 7 tahun 2 bulan di Kabupaten Pidie, Aceh, teridentifikasi mengalami polio tipe 2.

Pemerintah diminta identifikasi lebih lanjut apakah virus polio tersebut merupakan impor atau origin Indonesia.

"Ditemukannya kasus polio harus dipastikan, apakah merupakan kasus impor atau origin di Indonesia, kalau kasusnya impor seperti di Cidahu Sukabumi Jawa Barat pada 2005 kita lebih mudah mengendalikannya," ujarnya.

Namun jika virus tersebut asli Indonesia maka besar kemungkinan sirkulasi virusnya masih terjadi di sekitar.

"Kalau kasusnya origin dari Indonesia itu berarti masih ada sirkulasi virusnya di Indonesia, padahal inti utama eradikasi (pemusnahan) bukan penyakitnya saja yang hilang termasuk virusnya," kata Masdalina yang juga menjabat Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI).

Dugaan awal virus polio muncul tersebut dari adanya kebiasaan buang air besar sembarangan di wilayah anak itu tinggal.

Diketahui Kemenkes melaporkan 415 kabupaten/kota di 30 provinsi masuk dalam kriteria risiko tinggi polio karena rendahnya imunisasi. Padahal Indonesia telah mendapatkan sertifikat bebas polio dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2014.

Pada 5 Desember 2022 Kemenkes fokus meningkatkan cakupan imunisasi imunisasi oral polio vaccine (OPV) dan inactivated polio vaccine (IPV) pada anak berusia di bawah 15 tahun di seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Kasus polio terakhir terjadi pada 2019 di Yahukimo Papua. Kemenkes pada saat itu juga langsung menetapkan status KLB dan dilakukan Outbreak Response Immunisation (ORI) atau pemberian imunisasi kepada masyarakat selama 2 pekan. (H-3)