Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KELAS Rawat Inap Standar (KRIS) hingga saat ini masih belum menemukan titik terang kapan akan ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah belum banyaknya rumah sakit yang siap melaksanakan KRIS.
Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa evaluasi dari hasil ujicoba KRIS belum mencerminkan kesiapan rumah sakit secara keseluruhan.
"Walaupun ada survey waktu itu, banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus dilakukan oleh rumah sakit, misalnya bagaimana nanti renovasi dan persiapan kamarnya, yang melaukan ujicoba KRIS ini juga baru beberapa rumah sakit, yakni rumah sakit vertikal, rumah sakit pemerintah," katanya saat dihubungi pada Senin (14/11).
Kemudian ia menambahkan bahwa penetapan KRIS yang harusnya ditetapkan pada awal Januari 2023 ditunda hingga tahun 2025.
"Ditunda, kalau menurut Perpres 64 awal Januari 2023 diterapkan, tapi karena ketidakjelasan maka ditunda sampai 2025 saya dengar, Perpres juga belum ada perubahan," tegas Timboel.
Baca juga: Polda Bali Periksa Dokter RSUD terkait Dugaan Tolak Pasien
Yang masih menjadi persoalan sampai saat ini adalah soal kelas yang ditetapkan, apakah akan ada 1 kelas saja dalam satu ruangan, atau 2 kelas yaitu kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) dalam satu ruangan.
"PBI ini adalah mereka yanh iurannya dibayar oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun APBD, dan kelas Non-PBI adalah mereka pekerja penerima upah seperti Pemerintah, PNS, TNI/POLRI, BUMN,"
Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, KRIS masih dalam proses ujicoba."Masih di ujicoba sesuai dengan kebutuhan," ucapnya. (Fal/OL-09)
Keterlibatan sekolah dan orang tua jadi elemen penting dalam membangun pemahaman anak terhadap kesehatan dan lingkungan medis secara positif.
Jasa Raharja telah mengoptimalkan sistem monitoring dan respons cepat yang terintegrasi secara daring dengan lebih dari 2.770 rumah sakit di seluruh Indonesia.
Fokus kolaborasi ini adalah menggalakkan program pencegahan stunting bagi warga masyarakat di sekitar Pondok Gede, Kota Bekasi.
Integrasi fasilitas dan layanan ini dirancang untuk menghadirkan alur perawatan kanker yang lebih komprehensif dan efisien.
MULAI berfungsinya kembali beberapa rumah sakit di lokasi bencana banjir di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh merupakan kabar baik. Namun, peningkatan jumlah pasien akan meningkat.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pembersihan, perbaikan, dan pemulihan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terdampak bencana Sumatra.
Unit Layanan Modal Mikro (Ulamm) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan pembiayaan yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil.
LPDB Koperasi kembali menegaskan dedikasinya dalam mendukung pemenuhan hak-hak fundamental masyarakat melalui penyaluran pinjaman maupun pembiayaan dana bergulir bagi koperasi
SURVEI Segara Research Institute menunjukkan mayoritas peminjam di Indonesia lebih mengutamakan kecepatan pencairan dana dibandingkan besaran suku bunga dalam memilih sumber pembiayaan.
Akses pembiayaan bagi jutaan masyarakat unbanked dan underbanked yang selama ini belum terlayani optimal oleh sektor perbankan formal makin diperhatikan.
MECA 2025 diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap brand yang mampu menampilkan terobosan pemasaran serta relevan dengan kebutuhan zaman.
Indonesia terus memajukan infrastruktur berkelanjutan melalui model pembiayaan dengan menggabungkan partisipasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved