Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KELAS Rawat Inap Standar (KRIS) hingga saat ini masih belum menemukan titik terang kapan akan ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah belum banyaknya rumah sakit yang siap melaksanakan KRIS.
Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa evaluasi dari hasil ujicoba KRIS belum mencerminkan kesiapan rumah sakit secara keseluruhan.
"Walaupun ada survey waktu itu, banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus dilakukan oleh rumah sakit, misalnya bagaimana nanti renovasi dan persiapan kamarnya, yang melaukan ujicoba KRIS ini juga baru beberapa rumah sakit, yakni rumah sakit vertikal, rumah sakit pemerintah," katanya saat dihubungi pada Senin (14/11).
Kemudian ia menambahkan bahwa penetapan KRIS yang harusnya ditetapkan pada awal Januari 2023 ditunda hingga tahun 2025.
"Ditunda, kalau menurut Perpres 64 awal Januari 2023 diterapkan, tapi karena ketidakjelasan maka ditunda sampai 2025 saya dengar, Perpres juga belum ada perubahan," tegas Timboel.
Baca juga: Polda Bali Periksa Dokter RSUD terkait Dugaan Tolak Pasien
Yang masih menjadi persoalan sampai saat ini adalah soal kelas yang ditetapkan, apakah akan ada 1 kelas saja dalam satu ruangan, atau 2 kelas yaitu kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) dalam satu ruangan.
"PBI ini adalah mereka yanh iurannya dibayar oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun APBD, dan kelas Non-PBI adalah mereka pekerja penerima upah seperti Pemerintah, PNS, TNI/POLRI, BUMN,"
Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, KRIS masih dalam proses ujicoba."Masih di ujicoba sesuai dengan kebutuhan," ucapnya. (Fal/OL-09)
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Expo ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap wisata kesehatan yang mencakup beragam perawatan.
Banyak rumah sakit melarang anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk masuk ke ruang perawatan. Larangan ini kerap menyulitkan orang tua yang harus menjenguk anggota keluarga yang dirawat
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Baginya pesan kehidupan yang selalu dikenang dan menjadi teladan dari ibunda Sudarsini adalah kepeduliannya kepada orang- orang kecil.
Akses layanan kesehatan yang terjangkau,adil dan berkualitas merupakan kunci memutus rantai kemiskinan struktural.
BNI menggandeng PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp) untuk menyediakan layanan perbankan dan solusi keuangan terintegrasi bagi pengembangan industri pertahanan nasional.
BNI mengumumkan rencana penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, dengan nilai maksimal Rp5 triliun.
Menjelang peluncuran resminya pada 19 Juni 2025, Asthara Skyfront City menjalin kerja sama strategis dengan empat lembaga keuangan terpercaya.
Fundtastic bersama BPR Indomitra Pertiwi dan mitra keuangan Pintek, resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Shipper, salah satu perusahaan teknologi logistik dan manajemen gudang.
PT Bank Danamon Indonesia dan PT Adira Dinamika Multi Finance, dengan dukungan MUFG Bank, kembali hadir mendukung penyelenggaraan IIMS Surabaya 2025.
Fintech di Indonesia dimulai dengan fokus memfasilitasi pembayaran online, sebagai respons terhadap maraknya transaksi online dan e-commerce.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved