WAKIL Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai istilah tim bayangan atau shadow organization yang diungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam forum United Nations Transforming Education Summit di PBB itu berlebihan.
"Frasa shadow organization dalam penjelasan Nadiem di forum tersebut sangat berlebihan dan merendahkan SDM yang ada di Kemdikbud-Ristek, sehingga perlu ada penjelasan resmi ke Komisi X DPR, terkait peran, fungsi, dan anggarannya dalam SOTK Kemendikbudristek," kata Abdul Fikri saat dihubungi, Senin (26/9).
Sehingga Abdul menilai secara internal Inspektorat Kemendikbud-Ristek perlu melakukan audit sejauh mana sistem kerja dan peran tim bayangan dari Nadiem tersebut, terutama dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Sementara dalam konteks akselerasi transformasi teknologi (govtTech) dalam dunia pendidikan, Komisi X DPR dalam posisi tentunya akan selalu mendukung. Hanya saja perlu roadmap yang jelas karena kebijakan pendidikan menyangkut masa depan bangsa, penggunaan teknologi adalah tools (alat) daya dukungnya.
"Bahkan Komisi X sudah lama merekomendasi Kemdikbud-Ristek untuk membuat peta jalan pendidikan, yang sampai saat ini tak kunjung diselesaikan," ujarnya. Menurut Abdul Fikri jika Nadiem merasa percaya diri dengan apa yang dipaparkan di forum internasional tersebut maka mulailah membuka diri untuk berdialog dan komunikasilangsug dengan berbagai elemen pemangku kepentingan pendidikan yang ada di dalam negeri.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai mungkin ini cara dari Mendikbud-Ristek untuk mengutamakan prinsip ramping struktur. Namun dampaknya yang duduk di jabatan struktural akan malas karena kebijakan sesungguhnya yang bakal dipakai adalah yang berasal dari tim Nadiem. "Banyaknya kritik atas tim bayangan yang diceritakan Mendikbud di depan PBB itu, nampaknya BPK bisa melakukan pemeriksaan pada hal tertentu atas permintaan DPR," pungkasnya.(H-1)
