Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya memperkuat akurasi data dalam upaya percepatan penurunan stunting. Melalui Rumah DataKu, BKKBN meningkatkan akurasi data pengukuran stunting yang nantinya akan menjadi tolok ukur percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.
Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Munawar Asikin mengatakan upaya ini sejalan dengan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pemerintah yang terus memperkuat dan mengembangkan sistem, informasi, dan data.
“Tersedianya data terkait stunting yang terkini, valid dan terpercaya merupakan kebutuhan penting bagi pelaksanaan intervensi penanganan stunting di seluruh tingkatan wilayah,” ujar Munawar dalam keterangannya, Rabu (21/9).
Munawar mengatakan saat ini BKKBN telah mengembangkan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu) yang merupakan kelompok kegiatan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi kependudukan di tingkat mikro, untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi keluarga dalam pembangunan di Kampung KB pada khususnya serta desa dan kelurahan pada umumnya.
Data terkait stunting secara nasional saat ini diperoleh melalui tiga metode pengukuran, Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (ePPGBM) dilakukan Kementerian Kesehatan, serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang merupakan kerjasama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKKBN.
Munawar mengungkapkan, terdapat perbedaan pendapat terkait data, variabel terkait stunting yang telah diperoleh tersebut. Beberapa menganggap SSGI lebih bagus karena diperoleh melalui tim yang telah dilatih pengukuran dan penimbangan balita. Kemudian yang menilai data ePPGBM lebih bagus karena diperoleh berdasar populasi sementara data SSGI hanya diperoleh berdasar sampel saja.
“Untuk itulah maka Bapak Ibu pengelola Rumah DataKu bisa menjembatani kesenjangan data antara SSGI dan ePPGBM. Rumah Dataku dapat menjadi pusat data dan informasi kependudukan by name by addres di wilayah tingkat desa, sehingga mampu menyediakan data basis bagi intervensi langsung penanganan stunting,’ jelas Munawar.
Saat ini BKKBN sedang berupaya mendapatkan data keluarga risiko stunting (KRS) dan kasus stunting melalui kegiatan validasi dan verifikasi KRS yang hasilnya nanti akan ditempatkan di rumah dataku sehingga akan mudah diakses setiap pihak untuk intervensi stunting di desa atau kelurahan.
Munawar Asikin berharap agar Rumah DataKu yang juga merupakan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) tidak semata-mata menjadi tempat mengumpulkan dan mengolah data penduduk dalam skala mikro namun juga sebagai wahana koordinasi kelompok sasaran intervensi pembangunan desa, sekaligus pusat pembelajaran kader pendata di desa. (H-2)
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri sebelumnya dijadwalkan menyaksikan proses distribusi Makan Bergizi Geratis (MBG) di Posyandu Lamahora Barat II, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
KB pascapersalinan penting karena memiliki peran strategis dalam membantu ibu menjaga kesehatan reproduksinya setelah melahirkan.
"Apa yang dikerjakan pemerintah hari ini adalah semangat keadilan dan membuka ruang juga untuk laki-laki dalam partisipasi (keluarga berencana),"
Budi mengatakan tren #KaburAjaDul hanya sekadar luapan sesaat. Banyak masyarakat belum mengetahui prosedur panjang yang perlu ditempuh apabila ingin menjadi penduduk tetap di luar negeri
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan di periode 2024, ada lebih dari 4.500 kasus IMS pada rentang kelompok muda.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana melanjutkan wacana standardisasi kemasan rokok untuk seluruh bungkus rokok yang beredar di pasaran.
PENYAKIT hipertensi, diabetes melitus, hingga masalah gigi menjadi penyakit yang banyak ditemukan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan epidemiolog menyusul temuan 2 kasus covid-19 di provinsi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved