Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya memperkuat akurasi data dalam upaya percepatan penurunan stunting. Melalui Rumah DataKu, BKKBN meningkatkan akurasi data pengukuran stunting yang nantinya akan menjadi tolok ukur percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.
Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Munawar Asikin mengatakan upaya ini sejalan dengan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pemerintah yang terus memperkuat dan mengembangkan sistem, informasi, dan data.
“Tersedianya data terkait stunting yang terkini, valid dan terpercaya merupakan kebutuhan penting bagi pelaksanaan intervensi penanganan stunting di seluruh tingkatan wilayah,” ujar Munawar dalam keterangannya, Rabu (21/9).
Munawar mengatakan saat ini BKKBN telah mengembangkan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu) yang merupakan kelompok kegiatan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi kependudukan di tingkat mikro, untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi keluarga dalam pembangunan di Kampung KB pada khususnya serta desa dan kelurahan pada umumnya.
Data terkait stunting secara nasional saat ini diperoleh melalui tiga metode pengukuran, Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (ePPGBM) dilakukan Kementerian Kesehatan, serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang merupakan kerjasama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKKBN.
Munawar mengungkapkan, terdapat perbedaan pendapat terkait data, variabel terkait stunting yang telah diperoleh tersebut. Beberapa menganggap SSGI lebih bagus karena diperoleh melalui tim yang telah dilatih pengukuran dan penimbangan balita. Kemudian yang menilai data ePPGBM lebih bagus karena diperoleh berdasar populasi sementara data SSGI hanya diperoleh berdasar sampel saja.
“Untuk itulah maka Bapak Ibu pengelola Rumah DataKu bisa menjembatani kesenjangan data antara SSGI dan ePPGBM. Rumah Dataku dapat menjadi pusat data dan informasi kependudukan by name by addres di wilayah tingkat desa, sehingga mampu menyediakan data basis bagi intervensi langsung penanganan stunting,’ jelas Munawar.
Saat ini BKKBN sedang berupaya mendapatkan data keluarga risiko stunting (KRS) dan kasus stunting melalui kegiatan validasi dan verifikasi KRS yang hasilnya nanti akan ditempatkan di rumah dataku sehingga akan mudah diakses setiap pihak untuk intervensi stunting di desa atau kelurahan.
Munawar Asikin berharap agar Rumah DataKu yang juga merupakan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) tidak semata-mata menjadi tempat mengumpulkan dan mengolah data penduduk dalam skala mikro namun juga sebagai wahana koordinasi kelompok sasaran intervensi pembangunan desa, sekaligus pusat pembelajaran kader pendata di desa. (H-2)
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Analis Kebijakan BNPT Haris Fatwa Dinal Maula, mengungkapkan bahwa ancaman terorisme dan radikalisme masih nyata di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Meski jangkauan tim sudah cukup luas, Safrina mencatat masih ada beberapa wilayah yang belum tertangani sepenuhnya karena kendala akses.
Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan urgensi pencegahan stunting sejak masa krusial 1.000 hari pertama kehidupan, khususnya ketika bayi masih berada dalam kandungan. MBG 3B
PT Hengjaya Mineralindo resmi berkolaborasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengimplementasikan program Taman Asuh Sayang Anak
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
Rencana ini mengemuka dalam Diseminasi Hasil Studi Implementasi Skrining HPV DNA yang digelar hari ini, Selasa (27/1/2026), di Kementerian Kesehatan RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved