Prevalensi Stunting Menurun, BKKBN Tetap Waspada dan Perlu Kolaborasi Lintas Sektor

TINGKAT prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dengan penurunan yang signifikan. Berdasarkan informasi dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting kini berada di angka 19,4%. 

Meskipun angka ini menurun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menekankan perlunya tetap waspada dan melakukan tindakan berkelanjutan karena risiko stunting dapat mengenai siapa saja, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi.

"Syukur, prevalensi stunting telah menunjukkan penurunan. Data SSGI 2024 mencatat angka 19,4%," ungkap Lismomon Nata dari Direktorat Bina Ketahanan Remaja, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Jakarta Pusat (20/7). "Namun, kita harus tetap waspada, karena risiko ini bisa terjadi pada siapa saja. "

Baca juga : Tantangan Menurunkan Stunting Mulai dari Nutrisi hingga Masalah Air Bersih

Ini bukan hanya masalah untuk segelintir masyarakat atau keluarga tertentu, tetapi berhubungan dengan semua kelompok. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah yang terpengaruh, tetapi juga mungkin keluarga dari kalangan menengah ke atas. Hal ini terkait dengan pola hidup, kebiasaan makan, dan cara pengasuhan.

Target Pengurangan Stunting: Mengikuti Petunjuk Pemerintah Pusat

Dalam hal target pengurangan stunting tahun ini, BKKBN menjelaskan bahwa penetapan target berasal dari pemerintah pusat, bukan dari BKKBN secara mandiri. 

Sebagai lembaga koordinasi dalam usaha percepatan pengurangan stunting, BKKBN akan mengikuti arahan dari Presiden dan Bappenas, mengingat stunting adalah isu nasional yang melibatkan berbagai aspek.

Baca juga : Ada Erupsi Gunung Api, Mendukbangga Gagal Berkunjung ke Lembata

"Target kami sudah pasti mengikuti program yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu dari Presiden ataupun arahan dari Bappenas, karena ini adalah masalah negara," jelas Lismomon. 

Sejak BKKBN ditunjuk sebagai koordinator beberapa tahun lalu, usaha penurunan stunting telah melibatkan sekitar 23 lembaga dan kementerian. Pihak BKKBN berharap dapat melihat kebijakan dan fokus pemerintah Prabowo-Gibran terkait pengurangan stunting.

Intervensi Sensitif BKKBN: Pendidikan dan Pendampingan Keluarga

Pada programnya, BKKBN menekankan intervensi sensitif untuk mencegah dan menangani stunting. 

Ini mencakup pendidikan dan pendampingan untuk keluarga yang berisiko stunting. BKKBN memiliki Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berfokus pada komunitas. Tim ini didukung oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang rentan stunting.

"Bidang kerja BKKBN lebih berorientasi pada intervensi yang sensitif, yakni memberikan pendidikan dan mencegah risiko stunting pada keluarga-keluarga tersebut, seperti melakukan pendampingan," jelas Lismomon.

Secara umum, jangkauan pendampingan ini telah merata di seluruh 34 provinsi yang ada. Namun, perwakilan BKKBN mengakui bahwa mereka belum memiliki informasi terbaru mengenai jangkauan di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran sehingga jumlah total menjadi 38 provinsi.

Tantangan Utama: Pengetahuan Masyarakat dan Kerja Sama Antarsektor

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BKKBN dalam mencegah stunting adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Tidak semua orang memiliki akses informasi yang tepat dan merata tentang stunting. Hal ini memerlukan energi dan kolaborasi yang kuat.

"Yang pertama adalah masalah rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar mengenai stunting ini," kata Lismomon.

Tantangan kedua adalah tingkat minat atau kemauan masyarakat untuk belajar lebih jauh tentang stunting. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar langkah pencegahan bisa berjalan dengan efektif.

BKKBN menekankan pentingnya pendekatan pentahelix yang melibatkan media, akademisi, pemerintah, sektor swasta, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Maju. (Z-1)