Kajian dan Evaluasi Dampak Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2020-2021

PERPUSNAS melakukan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sejak 2018 sebagai upaya untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat. Sampai 2021, program ini dilakukan di 32 provinsi, 159 kabupaten, dan 750 desa. 

Melalui kajian yang dilakukan di tahun 2022 untuk mengevaluasi pelaksanaan program di tahun 2020-2021 didapatkan beberapa temuan yang makin menegaskan pentingnya peran perpustakaan dalam membangun literasi masyarakat. Perpustakaan telah bertransformasi, tidak hanya menyediakan layanan baca dan pinjam buku saja.

Dari transformasi perpustakaan ini, kita dapat melihat ragam kegiatan yang difasilitasi perpustakaan, seperti life skill training, edukasi kesehatan, pengembangan ekonomi, dan menjadi tempat warga atau komunitas untuk bertemu, berinteraksi, dan membangun jejaring. 

Hasil kajian menunjukkan pendekatan dan komponen program ini dinilai efektif dengan skor sebesar 4,09 (kate­gori baik). Menilik ke setiap variabel efektivitas, didapatkan skor untuk Ketepatan Sasaran sebesar 3.98; Sosialisasi & Pemahaman Program 4.26, pencapaian Tujuan Program 4.05, dan Pemantauan program 4.07. 

Efektivitas pendekatan program ini berkorelasi positif dengan capaian di setiap perpustakaan. Dari hasil studi didapatkan kualitas layanan perpustakaan memberikan pengaruh 61,1% terhadap masyarakat. 

Di tengah pandemi COVID-19, perpustakaan berperan nyata dan memberikan manfaat nyata di beberapa aspek kehidupan literasi. Data dari hasil survei pemustaka menunjukkan 85% membaca di perpustakaan, 96% mengalami peningkatan minat baca, 85% prestasi akademik meningkat, 74% menjadi lebih sehat setelah mencari informasi tentang Kesehatan di perpustakaan, 43% mendapatkan tawaran pekerjaan, 72% mendapatkan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan, 75% terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Persentase dampak di tingkat desa lebih tinggi dibandingkan dengan di tingkat kabupaten. Implementasi program ini membawa perubahan di berbagai kalangan, termasuk masyarakat, institusi perpustakaan sendiri, dan juga stakeholder terkait dari pemerintahan maupun sektor swasta. Terjadi perubahan paradigma bahwa perpustakaan berubah dari tempat membaca dan me­minjam buku menjadi tempat masyarakat berkegiatan. Hal ini didorong adanya interaksi melalui kegiatan pelibatan masyarakat dan upaya perpustakaan menjangkau kelompok masyarakat di luar anak-anak dan pelajar. 

Baca juga : Delegasi Menteri Lingkungan G20 Kunjungi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bali

Program ini juga menunjukkan indikasi terjadinya perubahan sosial. Seperti Perpustakaan mendukung pendidikan formal, pelesta­rian budaya, perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai efek kerja sama dengan dinas ketahanan pangan, dan hubungan masyarakat--terlebih di desa--menjadi lebih erat selama masa pandemi karena perpustakaan sering melakukan penyuluhan kesehatan, vaksinasi. 

Perubahan nyata lainnya adalah terjadi perubahan sistem untuk keberlanjutan transformasi perpustakaan. Hal ini dapat dilihat pada ­upaya memasukkan program dalam mekanisme penganggaran daerah, memasukkan rencana perluasan program dengan anggaran mandiri, serta upaya advokasi dan kolaborasi dengan OPD lain dan sektor swasta.

Data di atas juga menunjukkan Program ini menyebabkan perubahan perilaku pemustaka terhadap informasi/ilmu pengetahuan, perubahan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan perubahan respon stakeholder terhadap layanan perpustakaan.

Program ini mempunyai nilai kebermanfaatan yang baik dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (dengan ratio 2,3), sehingga program ini replicable dan perlu terus dilanjutkan. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan ratio yang didapat pada evaluasi sebelumnya di tahun 2018-2019 yaitu sebesar 1,2. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Program ini efektif dan replicable (dapat diperluas) dari sisi pendekatan dan komponen program ke daerah lain.  

Keterbatasan anggaran dan sarana dan prasarana, termasuk koneksi internet, koleksi bahan pustaka, ke­tersediaan komputer, khususnya di pedesaan masih di­hadapi sebagian perpustakaan. Di beberapa daerah, kondisi geografis juga menjadi tantangan. Seperti jarak antar rumah warga dengan perpustakaan yang jauh dan infrastruktur yang kurang menunjang. Hal ini dijumpai di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). 

Kolaborasi dan sinergi antar stakeholder juga masih perlu ditingkatkan. Ke depan, program pengembangan perpustakaan ini dapat terus dilanjutkan dengan memperkuat upaya seperti Capacity Building melalui bimbingan teknis dan pendampingan kepada Pengelola Perpustakaan. Ini perlu dilakukan secara rutin dan berkala dengan kurikulum yang disesuaikan kepada kebutuhan perpustakaan, mitra perpustakaan, penguatan kolaborasi dan sinergi stakeholder di tingkat nasional dan provinsi untuk membangun dukungan khususnya untuk scaling up/perluasan program, pemeliharaan, pengembangan, dan pendampingan implementasi Sistem Informasi Manajemen, dan Publikasi yang lebih masif. 

Upaya lain yang juga perlu dilakukan adalah memperluas kolaborasi dengan pegiat literasi berbasis komunitas & influencer, formulasi strategi penjangkauan masyarakat, kreasi kegiatan-kegiatan dan layanan yang inklusif, dan mendorong gerakan membangun literasi melalui perpustakaan yang menjangkau seluruh pelosok negeri. Maju terus perpustakaan Indonesia. Literasi untuk kesejahte­raan! (RO/OL-10)