RUU Sisdiknas Dipermasalahkan karena Pasal Tunjangan Profesi Guru Menghilang

PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan hilangnya pasal tunjangan profesi guru (TPG) Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang baru didaftarkan sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022.

"Setelah mencermati dengan seksama isi RUU Sisdiknas khususnya pasal mengenai guru, P2G sangat terkejut dan menyesalkan hilangnya pasal tentang TPG di dalam RUU," ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Minggu (28/8).

Menurutnya, dalam Pasal 105 huruf a-h yang memuat hak guru atau pendidik, tidak satupun ditemukan klausul 'hak guru mendapatkan Tunjang Profesi Guru'. Pasal itu hanya memuat klausul 'hak penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial'.

Pasal 105, dalam menjalankan tugas keprofesian, Pendidik berhak: a. 'memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.

Hal itu, berbanding terbalik dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU Guru dan Dosen pemerintah secara eksplisit, jelas mencantumkan pasal mengenai Tunjangan Profesi Guru. Pasal 16, ayat (1) 'Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat'.

Ayat (2) 'Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama'.

Ayat (3) 'Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)'.

“Melihat perbandingan yang sangat kontras mengenai Tunjangan Profesi Guru antara RUU Sisdiknas dengan UU Guru dan Dosen, jelas tampak RUU Sisdiknas berpotensi kuat akan merugikan jutaan guru di Indonesia,” terang Satriwan.

"Dihilangkannya pasal TPG ini sedang jadi perbincangan serius di internal organisasi guru dan WAG Guru” lanjut guru SMA ini.

Dalam pernyataannya, Kepala Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo mengatakan, Kemendikbud-Ristek membantah tidak adanya tunjangan profesi guru.

"RUU Sisdiknas memastikan bahwa guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, baik ASN atau non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan profesi sampai pensiun," ujar , Minggu (28/8), tanpa menyebutkan pasal berapa. (H-2)