Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani dinilai tidak mengejutkan. Sebab, rasuah yang diduga dilakukannya, yakni suap terkait penerimaan mahasiswa jalur mandiri, telah dijadikan bisnis dalam dunia pendidikan.
"Kita tahu jalur mandiri ini adalah wajah sempurna dari bisnis pendidikan," kata peneliti Pusat Studi Andi Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, Sabtu (20/8).
"Tempat transaksi jual beli kursi yang dihitung berdasarkan kemampuan keuangan, bukan atas dasar kemampuan," sambungnya.
Herdiansyah berpendapat, pendidikan yang berorientasi pada profit atau keuntungan rentan dengan praktik korupsi. Mekanisme penerimaan mahasiswa lewat jalur mandiri, lanjutnya, cenderung diperdagangkan untuk memperebutkan jatah kursi.
Tak hanya suap penerimaan mahasiswa jalur mandiri seperti yang diduga menjerat Karomani, Herdiansyah mengatakan praktik korupsi di perguruan tinggi juga terjadi pada pemilihan rektor. Ia menyebut, perebutan jabatan rektor di sebuah universitas sarat dengan politik transaksional.
Menurutnya, kasus-kasus korupsi yang terjadi di perguruan tinggi menjadi ironis. Sebab, kampus seharusnya menjadi benteng kokoh untuk melawan korupsi. "Fungsi universitas kini bergeser dari seharusnya menjadi penjaga komitmen pemberantasan korupsi, menjadi tempat untuk melanggengkan bisnis pendidikan yang menjadi embrio praktik korupsi," tandasnya. (OL-15)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved