Media Digital belum Merdeka dari Radikalisme dan Intoleransi

SUDAH 77 tahun bangsa Indonesia menghirup udara kemerdekaan setelah beratus tahun hidup dalam penjajahan. Kendati demikian, perjuangan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu tidak pernah berhenti dengan membangun kebersamaan dan persatuan. Pasalnya, upaya untuk memecah belah masih terus terjadi melalui politik identitas dan politisasi agama.

Dai milenial Husein Ja'far Al Hadar menilai setelah 77 tahun kemerdekaan Indonesia dari keterjajahan fisik, tidak semata-mata membuat bangsa ini merdeka dari ancaman intoleransi dan radikalisme, khususnya di dunia maya.

"Kemerdekaan melawan intoleransi dan radikalisme itu masih menjadi pekerjaan rumah kita. Karena sampai saat ini, media digital belum merdeka dari intoleransi dan radikalisme," ujar Habib Ja'far, sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat (19/8).

Ia menambahkan bahwa berdasarkan riset dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN (PPIM UIN) di Jakarta pada 2021 lalu menyebutkan konten-konten yang tidak moderat di media digital naik tiga kali lipat dari konten moderat yang hanya menguasai sekitar 20% dari keseluruhan konten media digital.

"Konten yang tidak moderat itu menguasai lebih dari 60% perbincangan di media digital. Nah oleh karena itu ini menjadi kerja bersama kita semua, bukan hanya antarbidang, tapi juga antargender," tutur pria pemilik kanal YouTube 'Jeda Nulis' ini.

Dia memaknai kemerdekaan 77 tahun Indonesia sebagai momen untuk pulih lebih cepat dari segala dorongan nafsu dan egoisme. Juga bangkit dari segala isu sektarian, yang bersifat politik identitas memecah belah kebinekaan.

"Tagline 'Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat' itu sesuatu yang penting untuk mengisi kemerdekaan, agar kita bisa pulih lebih cepat dari segala dorongan-dorongan egoisme yang mengarahkan kepada intoleransi dan radikalisme serta bangkit lebih kuat untuk bangkit dari segala isu-isu yang sifatnya sektarian, yang sifatnya politik identitas," jelas Habib Ja'far.

Baca juga: Presiden Apresiasi Pelaksanaan Jambore Nasional XI 2022

Ia menilai tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh pihak saat ini adalah bagaimana menerjemahkan nilai Pancasila pada generasi baru. Narasi-narasi baru dibutuhkan, agar generasi tersebut mampu menghayati nilai Pancasila sesuai perspektif dan cara mereka.

"Jadi tidak lagi kemudian soal menghafal Pancasila, tidak lagi soal itu. Tapi soal bagaimana mereka menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan ragam fenomena yang baru," ungkapnya.

Itu bisa dilakukan dengan cara mendorong percepatan edukasi dan moderasi melalui propaganda persatuan, sebagaimana kemerdekaan bangsa dicapai melalui persatuan. Dia menegaskan, persatuan menjadi kunci utama.

"Edukasi dan moderasi untuk menuju persatuan di tengah perbedaan itu menjadi kekuatan utama kita dari dulu. Tanpa keduanya kita itu tidak akan pernah bisa merdeka dari segala tantangan yang ada. Entah korupsi, kemiskinan dan lain sebagainya," terang Habib Ja'far.

Untuk itu, ia mengungkapkan setidaknya ada dua hal yang harus menjadi agenda pemerintah. Ini penting agar ke depannya tidak ada lagi anak bangsa yang kembali terjerat pada virus intoleransi dan radikalisme untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

"Pertama terus mewaspadai narasi-narasi intoleransi dan radikalisme yang ada di sekitar kita. Karena narasi-narasi itu kan terus bertumbuh, corak propagandanya juga terus bertumbuh, bukan menyebarkan hoaks tapi menyebarkan logical fallacy atau kesesatan dalam berpikir," ucapnya.

Kedua, membangun narasi-narasi yang fresh tentang toleransi dan inklusivitas dalam beragama dan berbangsa. "Sehingga pada akhirnya kesadaran toleransi dan inklusivitas serta moderasi anak bangsa terus bertumbuh, terus terperbarui, dan yang paling terpenting adalah hubungan atau relate dengan mereka. Karena relate itu kata kunci bagi anak muda," tandasnya. (RO/OL-16)