Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa sejumlah karung beras bantuan presiden (banpres) yang dikubur di Depok, Jawa Barat, merupakan produk rusak sebagaimana klaim JNE.
Menurut Muhadjir, langkah yang diambil pihak JNE sudah tepat. Beras yang mengalami penurunan mutu dikatakannya memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat. Apalagi, untuk tujuan bantuan sosial di masa pandemi covid-19.
"Beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat. Bapak Presiden berpesan jangan memberikan kepada masyarakat, yang kita sendiri tidak mau makan," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Senin (1/8).
Terkait keputusan yang diambil perusahaan logistik untuk menangani bantuan yang rusak, dia menilai hal itu di luar kewenangan pemerintah. Muhadjir menyebut pemerintah tidak mengatur hingga sejauh itu.
Namun, jika sejumlah karung beras dikubur untuk menghindari penyelewengan, pihaknya mendukung penuh tindakan tersebut. "Apakah itu ditimbun biar tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, biar betul-betul tidak tersalurkan, kalau itu yang dimaksud, saya dukung," imbuhnya.
Akan tetapi, sambung dia, jika ternyata tindakan penguburan karung beras merupakan bentuk penyelewengan atau untuk menyembunyikan kelalaian, tindakan itu masuk ke ranah pidana. Pihak kepolisiain siap menangani perkara tersebut.
"Kalau soal kelalaian, itu bukan domain kita. Kalau ternyata itu memang hak masyarakat, tapi mereka tidak mau membagikan, itu jadi perkara pidana," tegas Muhadjir.(OL-11)

Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
Kemensos mengklaim bantuan dari pihaknya memiliki stiker khusus yakni bantuan presiden melalui Kemensos
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Menko PMK Pratikno menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa titik penyimpanan logistik untuk mempercepat distribusi ke wilayah yang paling membutuhkan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional penanaman vegetasi untuk mitigasi bencana.
Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya langkah cepat dan menyeluruh untuk menjamin keamanan bangunan sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.
Kemenko PMK melakukan pendampingan pemerintah daerah dalam penanganan darurat gempabumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Penguatan AMPD ini selaras dengan Flagship KITATANGGUH yang tengah dikembangkan Kemenko PMK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved